Satgas Saber Pungli dan Inspektorat diminta Periksa Dugaan Pungli Rp15,7 Juta, Panitia BPD Sukamulya

- Redaksi

Rabu, 13 Mei 2026 - 09:37 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sukatani, Bekasi

Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, diduga diwarnai pungutan liar sebesar Rp750.000 perorang ( dari 21 calon BPD), Rabu, 13/5/2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Panitia Pemilihan BPD Desa Sukamulya meminta “dana partisipasi” sebesar Rp750.000 kepada 21 orang calon anggota BPD. Dana tersebut diklaim untuk membiayai acara Deklarasi Damai dan Pemaparan Visi Misi calon.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seorang warga Desa Sukamulya, Affandi, dirinya telah melayangkan surat keberatan resmi kepada Ketua Panitia, Asnawi Koeswara. Dalam surat itu, dirinya menyebut pungutan tersebut bertentangan dengan Pasal 34 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang menegaskan seluruh biaya pemilihan BPD dibebankan pada APBDes.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Ketua Panitia Asnawi Koeswara membenarkan adanya pungutan tersebut. “Ada kesepakatan antara panitia dan semua calon mengenai dana penyelenggaraan.. kisarannya ditentukan oleh para calon sendiri yaitu sebesar Rp750.000,” tulis Asnawi, pada Selasa 12/5/2025.

Asnawi berdalih acara tersebut tidak ada di RAB panitia dan lahir dari usulan tokoh masyarakat. Rincian penggunaan dana disebut untuk sewa tenda, uang saku 150 tokoh, konsumsi 180 orang, hingga uang keamanan.

Menanggapi dalih tersebut, Affandi menilai alasan “kesepakatan” tidak dapat menggugurkan aturan.

“Perpres 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli menegaskan, pungli tetap pungli walaupun korban ikhlas membayar,” ujar Affandi, warga Desa Sukamulya.

Hingga berita ini diturunkan, panitia belum mengembalikan dana yang sudah terkumpul.

Affandi menilai pungutan ini menutup hak warga miskin untuk mencalonkan diri karena tak ada uang. artinya warga yang tidak memiliki uang tidak bisa mencalonkan diri sebagai BPD walau potensi untuk menjadi BPD ada dalam dirinya. Padahal Pasal 57 UU Desa menegaskan pemilihan BPD harus “demokratis”

Affandi juga menyatakan pada pihak terkait. Inspektorat Kabupaten Bekasi dan Satgas Saber Pungli, agar segera memeriksa semua yang terlibat dalam dugaan pungli di Pemilihan BPD Desa Sukamulya.

Kepala Desa Sukamulya dan Camat Sukatani belum berhasil dimintai keterangan terkait keterlibatannya dalam musyawarah pungutan tersebut.

Penulis : MN/Tim-Red

Editor : MN

Sumber Berita: warga Desa Sukamulya, Affandi

Follow WhatsApp Channel gaperta.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PPN RU II Kilang Dumai dan Kilang Balikpapan Salur 1.090 Masker KN95 Untuk Warga Kalimantan
Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
POLEMIK AREAL DAS DI KEBUN AEK NABARA UTARA, PIHAK AFDELING III BERIKAN PENJELASAN: FAKTA LAPANGAN DAN BATAS LAHAN HARUS JADI ACUAN!
KADES N-8 AEK NABARA DEDI SUNGKOWO BUKA SUARA SOAL ANGGARAN DESA 2025, TEGASKAN PENGELOLAAN HARUS BERDASARKAN ATURAN
Nasib Petani Sawit Silat Hilir Terancam, PT RAP Berhenti Beroperasi, Pemda dan Perusahaan Ditagih Kepastian!
Jelang Sertijab 154 Kades se-Kabupaten Bekasi, Ketua APPPIPP Soroti Transparansi Aset Desa Wajib Buka Data TKD dan BUMDes
ASISTEN AFDELING 3 KEBUN AEK NABARA UTARA UTAMAKAN KENYAMANAN KERJA, KARYAWAN APRESIASI KEPEMIMPINAN
Atap Sekolah Bocor, Orang Tua Murid PAUD Anugerah Jitan di Kapuas Hulu Turun Tangan: Gotong Royong Jadi Jawaban di Tengah Keterbatasan
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 08:52 WIB

PPN RU II Kilang Dumai dan Kilang Balikpapan Salur 1.090 Masker KN95 Untuk Warga Kalimantan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 08:48 WIB

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Minggu, 18 Oktober 2026 - 06:18 WIB

POLEMIK AREAL DAS DI KEBUN AEK NABARA UTARA, PIHAK AFDELING III BERIKAN PENJELASAN: FAKTA LAPANGAN DAN BATAS LAHAN HARUS JADI ACUAN!

Kamis, 15 Oktober 2026 - 04:26 WIB

KADES N-8 AEK NABARA DEDI SUNGKOWO BUKA SUARA SOAL ANGGARAN DESA 2025, TEGASKAN PENGELOLAAN HARUS BERDASARKAN ATURAN

Selasa, 13 Oktober 2026 - 02:17 WIB

Nasib Petani Sawit Silat Hilir Terancam, PT RAP Berhenti Beroperasi, Pemda dan Perusahaan Ditagih Kepastian!

Berita Terbaru