SEKADAU, KALBAR — Misteri hilangnya emas dalam kasus yang melibatkan perjalanan sekitar 1,6 kilogram emas asal Hulu Pinoh memasuki babak baru. Peristiwa yang disebut terjadi pada Senin malam, 20 Juli 2026, di ruas Jalan Sekadau–Sanggau itu kini menjadi perhatian publik setelah seorang korban, Alfiansyah, melaporkan dugaan perampasan kepada Polres Sekadau.
Kasus tersebut menjadi semakin pelik karena di dalam laporan dan keterangan yang beredar muncul sejumlah nama serta institusi yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan rangkaian peristiwa. Di antaranya adalah pihak yang mengaku sebagai awak media, seorang oknum yang disebut berkaitan dengan Kejaksaan Negeri Sekadau, serta dugaan keberadaan oknum TNI.
Namun demikian, seluruh dugaan keterlibatan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum dan masih membutuhkan pembuktian melalui proses penyelidikan serta penyidikan aparat penegak hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalau hukum adalah panggung, kasus ini memang seperti pertunjukan yang naskahnya belum selesai. Bedanya, yang dipertaruhkan bukan tepuk tangan penonton, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
DICEGAT DI JALAN, DIGIRING KE KEJARI
Berdasarkan keterangan korban sebagaimana disampaikan dalam laporan, Alfiansyah mengaku kendaraannya dipepet oleh dua mobil ketika melintas di Jalan Sekadau–Sanggau.
Rombongan tersebut, menurut versi korban, diduga mengaku sebagai awak media dan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya beserta barang yang dibawa.
Situasi kemudian disebut berkembang hingga korban dibawa ke lingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau (Kejari Sekadau).
Di lokasi tersebut, korban mengaku menjalani pemeriksaan tertulis. Dalam rangkaian kejadian itu pula, korban menduga terjadi proses negosiasi yang kemudian berujung pada hilangnya tiga keping emas batangan dengan berat keseluruhan lebih dari 900 gram.
Inilah titik yang kemudian menjadi pertanyaan besar.
Jika benar emas tersebut hilang dalam rangkaian peristiwa yang bermula dari pencegatan di jalan dan berlanjut ke lingkungan kantor institusi negara, maka aparat penegak hukum tentu perlu mengurai peristiwa tersebut secara terang: siapa yang menghentikan kendaraan, siapa yang melakukan pemeriksaan, siapa yang membawa korban, siapa yang berada di lokasi, siapa yang mengetahui keberadaan emas, dan siapa yang terakhir menguasainya?
Bukan sekadar siapa yang paling keras memberikan bantahan.
KEJARI: HANYA MENERIMA INFORMASI DARI AWAK MEDIA
Kasi Intel Kejari Sekadau, Boni Adi Wicaksono, sebagaimana keterangan yang beredar, memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan.
Boni menyebut seorang anggota berinisial Rizal sebelumnya menerima telepon dari seseorang yang disebut sebagai awak media bernama Anton, terkait informasi dugaan pergerakan emas tanpa dokumen.
Pihak Kejari juga disebut menjelaskan bahwa keterlibatan mereka sebatas pemantauan atau menerima informasi dan tidak melakukan tindakan penyitaan terhadap emas tersebut.
Pihak kejaksaan juga berdalih tidak mengenali rombongan yang datang karena kondisi malam hari serta orang-orang yang berada di lokasi tidak menggunakan seragam resmi.
Keterangan tersebut tentu harus ditempatkan sebagai hak jawab dan klarifikasi pihak Kejari, bukan sebagai kesimpulan akhir.
Sebab, dalam kasus yang menyangkut dugaan tindak pidana, satu pertanyaan sederhana justru dapat menjadi kunci:
Jika memang tidak ada keterlibatan dalam tindakan perampasan atau penguasaan emas, lantas bagaimana kronologi lengkap rombongan tersebut bisa berada di lingkungan Kejari Sekadau?
Pertanyaan tersebut bukan vonis. Justru pertanyaan itulah yang semestinya dijawab melalui pemeriksaan objektif.
“GELAP MALAM” JANGAN SAMPAI MENJADI GELAP PERKARA
Dalih suasana malam dan minimnya penerangan memang dapat menjadi faktor yang menyulitkan identifikasi.
Tetapi di zaman ketika kamera pengawas, rekaman telepon, data komunikasi, jejak kendaraan, serta bukti digital menjadi bagian penting dalam penyidikan, “gelap malam” seharusnya tidak otomatis berarti “gelap perkara”.
Jika terdapat CCTV di sekitar Kejari Sekadau, akses keluar-masuk kendaraan, rekaman kamera masyarakat, maupun bukti elektronik lainnya, semuanya dapat menjadi bahan penting untuk menguji keterangan para pihak.
Begitu pula apabila terdapat komunikasi antara pihak yang disebut dalam perkara.
Bukan untuk mencari kambing hitam.
Melainkan untuk menemukan siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan atas dasar kewenangan apa.
NAMA “MEDIA” JANGAN DIJADIKAN JUBAH KEKUASAAN
Kasus ini juga menyeret isu yang tidak kalah serius: penggunaan identitas atau label media dalam sebuah tindakan pemeriksaan di jalan.
Jika benar ada pihak yang mengaku sebagai awak media lalu melakukan penghentian kendaraan, pemeriksaan, atau tindakan lain yang berujung pada penguasaan barang milik seseorang, maka persoalannya bukan lagi sekadar tentang emas.
Ada pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan profesi jurnalistik.
Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Wartawan mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Namun profesi jurnalistik bukanlah surat sakti untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, intimidasi, apalagi mengambil barang milik seseorang.
Dan kalau ternyata seseorang hanya menggunakan label “media” untuk melakukan tindakan melawan hukum, maka yang tercoreng bukan hanya nama orang tersebut.
Profesi pers ikut menjadi korban.
Karena itu, apabila benar ada wartawan atau orang yang mengaku sebagai awak media terlibat, identitas, status perusahaan pers, kartu pers, serta kapasitas profesionalnya patut diverifikasi secara objektif.
DUGAAN OKNUM TNI: JANGAN DIBENARKAN, JANGAN PULA DIHUKUM SEBELUM TERBUKTI
Korban juga disebut mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam rangkaian kejadian tersebut.
Tuduhan ini merupakan bagian yang sangat sensitif.
Sebab menyebut keterlibatan aparat negara tanpa bukti yang cukup berpotensi merugikan nama baik seseorang maupun institusi.
Karena itu, dugaan tersebut harus diuji melalui bukti dan pemeriksaan resmi.
Jika memang ada anggota TNI di lokasi, pertanyaan berikutnya sederhana: dalam kapasitas apa ia berada di sana?
Apakah sebagai warga sipil? Mendampingi pihak tertentu? Menjalankan tugas kedinasan? Atau sekadar kebetulan berada di lokasi?
Jawabannya harus berasal dari fakta, bukan spekulasi.
Namun apabila penyelidikan nantinya menemukan adanya anggota TNI yang menggunakan kewenangan, atribut, pengaruh, atau jabatannya untuk membantu tindakan melawan hukum, maka persoalan tersebut tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Seragam negara tidak boleh berubah fungsi menjadi tameng pribadi.
POLRES SEKADAU: YANG DIUSUT BUKAN HANYA ASAL EMAS
Di tengah silang pendapat tersebut, langkah Polres Sekadau menjadi bagian penting dalam mengurai perkara.
Penyidik disebut menegaskan bahwa persoalan pidana yang dilaporkan harus dilihat dari perbuatan melawan hukum, termasuk dugaan perampasan atau pencurian, sementara asal-usul emas juga akan ditelusuri.
Pendekatan tersebut penting.
Sebab status suatu barang dan dugaan tindak pidana terhadap seseorang merupakan dua persoalan hukum yang tidak otomatis sama.
Apabila emas tersebut diduga tidak memiliki dokumen atau terdapat persoalan mengenai legalitasnya, hal tersebut tetap dapat ditelusuri oleh aparat sesuai kewenangan.
Tetapi dugaan bahwa suatu barang bermasalah secara administratif atau hukum tidak serta-merta memberikan hak kepada pihak lain untuk merampasnya secara sepihak.
Jika benar terjadi perampasan, maka tindakan tersebut tetap harus diperiksa berdasarkan unsur pidananya.
Di sinilah hukum diuji: apakah hukum berlaku berdasarkan fakta, atau berubah menjadi hukum rimba ketika seseorang merasa memiliki alasan untuk bertindak sendiri?
POLISI DIMINTA JANGAN HANYA MENGHITUNG GRAM, TETAPI MENGHITUNG RANGKAIAN PERISTIWA
Perkara ini tidak boleh berhenti pada pertanyaan: “Emas itu milik siapa?”
Penyidik juga perlu menjawab:
1. Siapa yang pertama kali menghentikan kendaraan korban?
2. Siapa saja yang berada dalam rombongan?
3. Siapa yang mengaku sebagai awak media?
4. Apakah benar ada pihak yang berkomunikasi dengan oknum Kejari?
5. Mengapa korban kemudian berada di lingkungan Kejari Sekadau?
6. Siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban?
7. Siapa yang mengetahui keberadaan emas?
8. Ke mana tiga keping emas dengan berat lebih dari 900 gram tersebut?
9. Apakah terdapat CCTV atau rekaman elektronik?
10. Apakah ada anggota TNI di lokasi dan apa kapasitasnya?
11. Apakah ada bukti komunikasi atau transaksi setelah peristiwa?
12. Apakah terdapat pihak lain yang terlibat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada perang narasi di ruang publik.
JANGAN BIARKAN INSTITUSI NEGARA MENJADI LATAR BELAKANG DRAMA
Kasus ini menjadi ujian bagi sejumlah institusi.
Polres Sekadau diharapkan mengusut dugaan tindak pidana secara profesional dan transparan.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat patut memastikan apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum internal kejaksaan, proses pemeriksaan dilakukan secara objektif sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara Pomdam XII/Tanjungpura dapat mengambil langkah sesuai kewenangan apabila terdapat bukti awal mengenai dugaan keterlibatan anggota TNI.
Begitu pula organisasi atau perusahaan pers, apabila benar terdapat insan pers yang terlibat, perlu memastikan bahwa identitas dan kapasitas orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan saling lempar klarifikasi.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum.
KALAU SEMUA MERASA TIDAK TAHU, LALU SIAPA YANG TAHU?
Ironinya sederhana.
Di satu sisi ada korban yang mengaku emasnya hilang.
Di sisi lain ada pihak yang membantah melakukan perampasan.
Ada nama awak media yang disebut.
Ada oknum kejaksaan yang disebut menerima informasi.
Ada pula dugaan keberadaan oknum TNI yang masih harus dibuktikan.
Dan semuanya terjadi pada malam hari.
Maka muncul pertanyaan satiris yang sebenarnya sangat serius:
Kalau semua pihak merasa tidak tahu, siapa sebenarnya yang tahu ke mana emas lebih dari 900 gram itu pergi?
Jangan sampai publik akhirnya mendapatkan kesimpulan paling pahit: yang terang hanya emasnya, sementara perkara hukumnya justru dibuat remang-remang.
DESAK PENYELIDIKAN OBJEKTIF DAN TERBUKA
Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sekadau perlu memastikan perkara ini tidak berhenti pada benturan versi.
Rekaman CCTV, saksi, kendaraan, komunikasi, bukti elektronik, serta barang bukti harus ditelusuri berdasarkan prosedur hukum.
Jika dugaan perampasan terbukti, siapa pun pelakunya harus diproses tanpa memandang apakah menggunakan label media, memiliki kedekatan dengan aparat, atau membawa-bawa nama institusi.
Sebaliknya, apabila tuduhan terhadap pihak tertentu tidak terbukti, maka hak jawab dan pemulihan nama baik juga wajib dihormati.
Hukum tidak boleh tajam kepada satu pihak karena statusnya lemah, lalu tumpul kepada pihak lain karena memiliki atribut, jabatan, atau koneksi.
Kasus emas 1,6 kilogram ini pada akhirnya bukan semata soal emas.
Ini tentang siapa yang berwenang, siapa yang bertindak, siapa yang mengambil, siapa yang mengetahui, dan apakah hukum benar-benar bekerja ketika semua pihak yang disebut memiliki versi masing-masing.
Publik tidak meminta drama.
Publik hanya meminta satu hal:
Buka perkara ini seterang-terangnya berdasarkan bukti. Jika ada yang bersalah, proses. Jika tidak terbukti, pulihkan nama baiknya. Jangan biarkan seragam, jabatan, ataupun label “media” berubah menjadi jubah kekebalan.
Catatan redaksi: seluruh penyebutan nama, dugaan keterlibatan oknum, hilangnya emas, serta kronologi di atas merupakan informasi berdasarkan keterangan/laporan pihak terkait dan belum merupakan kesimpulan hukum. Para pihak yang disebut tetap memiliki hak jawab dan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan atau fakta hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sumber: Saduran Tiktok Kalbar Underground
