Pontianak, Kalbar
Jadi Sorotan Tajam ditengah derasnya sorotan publik terhadap polemik pembangunan menara tower yang diduga bermasalah perizinan dan menuai kontroversi luas.
Kepala Bidang Humas DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Kalimantan Barat, Muchlisin, melakukan kunjungan strategis ke Sekretariat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI).
Kedatangan Muchlisin disambut langsung oleh Ketua Umum LAKI, Burhanuddin, S.H dalam suasana yang penuh keharmonisan namun sarat pesan tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan langkah serius membangun sinergi antar organisasi dalam penyebaran informasi media online yang transparan, berimbang, dan mengedepankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak secara terbuka membahas polemik pembangunan menara tower yang saat ini tengah viral dan memicu keresahan masyarakat. Isu dugaan pembangunan tanpa kelengkapan izin menjadi fokus utama diskusi, mengingat dampaknya tidak hanya pada aspek tata ruang, tetapi juga pada supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap aparat serta pemangku kebijakan.
Ketua Umum LAKI, Burhanuddin, menyampaikan sikap keras dan tanpa kompromi. Ia menegaskan, apabila dalam proses investigasi ditemukan adanya pelanggaran hukum—terutama terkait izin yang belum lengkap namun pembangunan sudah berjalan—maka hal tersebut merupakan bentuk penyelewengan wewenang yang tidak bisa ditoleransi.
“Jika terbukti ada pelanggaran, apalagi menyangkut perizinan yang belum lengkap tapi pembangunan sudah dilakukan, itu jelas pelanggaran serius. Kami tidak akan ragu mengajukan tuntutan dan membawa persoalan ini ke jalur hukum,” tegas Burhanuddin.
Menurutnya, hukum tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis maupun kekuatan modal. Setiap pembangunan yang mengabaikan aturan adalah preseden buruk bagi penegakan hukum dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
Sementara itu, Muchlisin menegaskan komitmen GWI Kalbar untuk terus mengawal isu-isu strategis publik melalui pemberitaan yang tajam, faktual, dan bertanggung jawab, tanpa intervensi kepentingan tertentu.
Ia menilai kolaborasi dengan LAKI merupakan langkah penting untuk memastikan informasi yang disajikan ke publik tidak hanya cepat, tetapi juga berbasis data dan kebenaran hukum.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa media dan lembaga kontrol sosial tidak akan tinggal diam melihat dugaan pelanggaran aturan. Sinergi GWI dan LAKI diharapkan mampu menjadi benteng terakhir dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum di Kalimantan Barat.
Penulis : MN
Editor : MN
Sumber Berita: Humas DPD GWI Kalbar
