Kapuas Hulu | Gaperta.com – Berhentinya operasional pabrik kelapa sawit PT Riau Agrotama Plantation (RAP) di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani sawit mandiri.
Penyerapan tandan buah segar (TBS) menjadi persoalan yang perlu segera dicarikan solusi agar petani tidak menanggung kerugian berkepanjangan.
Di tengah keresahan tersebut, pihak perusahaan mengungkapkan bahwa kendala pengiriman crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah, keterbatasan kapasitas penyimpanan, serta tingginya biaya transportasi menjadi sejumlah persoalan yang memengaruhi operasional pabrik.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Keterangan tersebut disampaikan Herik Sertiawan dari pihak PT RAP melalui pesan WhatsApp pada Senin (12/10/2026).
Menurut Herik, perusahaan telah menyampaikan persoalan yang dihadapi secara resmi kepada dinas terkait pada September 2026.
“Terkait hal ini juga kita sudah sampaikan ke dinas terkait secara resmi pada bulan September kemarin.
Kalau butuh informasi lebih lanjut, silakan hubungi Humas PT RAP,” tulis Herik dalam pesannya.
Pengiriman CPO Terkendala, Perusahaan Akui Menanggung Kerugian
Herik menjelaskan, pengiriman CPO yang dijadwalkan pada Juli 2026 belum dapat berjalan karena tongkang pengangkut dilaporkan karam di wilayah Sintang.
Akibatnya, stok CPO perusahaan disebut telah memenuhi kapasitas penyimpanan.
Kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan perusahaan untuk menjual hasil produksinya.
“Sebagai informasi, CPO kami yang dikirim bulan Juli belum bisa jalan karena tongkangnya masih karam di Sintang. Stok CPO kami juga sudah penuh,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan tetap menanggung biaya operasional tertentu, termasuk pembayaran gaji karyawan, meskipun pabrik tidak beroperasi.
Sementara itu, menurut Herik, apabila pengolahan tetap dilakukan, perusahaan masih menghadapi kerugian karena pengiriman CPO melalui jalur darat membutuhkan biaya tinggi.
“Karena kami dengan tidak beroperasi juga mengalami kerugian karena tetap harus bayar karyawan.
Kalau mengolah juga masih rugi karena kami kirim CPO lewat darat dengan biaya yang tinggi untuk saat ini,” jelasnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi persoalan logistik dan ekonomi yang memengaruhi kegiatan usahanya.
Namun, kepastian mengenai jadwal normalisasi operasional pabrik dan langkah penanganan bagi petani masih perlu diperjelas.
Petani Jangan Dibiarkan Menanggung Dampak Sendirian
Di sisi lain, berhentinya operasional pabrik berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi petani sawit mandiri, terutama apabila mereka kehilangan akses terhadap pembeli TBS.
Sebelumnya, petani mengeluhkan buah sawit yang telah dipanen menumpuk dan berisiko membusuk karena kesulitan mendapatkan tempat penjualan alternatif.
Bagi petani, persoalan ini bukan sekadar menunggu pabrik kembali beroperasi. Mereka harus menghadapi biaya pemupukan, perawatan kebun, tenaga panen, serta kebutuhan rumah tangga yang bergantung pada hasil penjualan sawit.
Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, petani yang tidak memiliki alternatif pemasaran berpotensi mengalami penurunan pendapatan.
Karena itu, manajemen PT RAP perlu memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai perkiraan waktu operasional kembali, perkembangan penanganan kendala pengiriman CPO, serta kemungkinan solusi sementara untuk membantu penyerapan TBS petani.
Kepastian tersebut penting agar petani dapat menentukan langkah pemasaran hasil panen tanpa terus dibayangi ketidakpastian.
Pemkab Kapuas Hulu Didesak Memberikan Kepastian
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui dinas terkait juga diharapkan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
Pernyataan Herik bahwa perusahaan telah menyampaikan persoalan secara resmi kepada dinas terkait pada September 2026 perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan mengenai langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah.
Publik membutuhkan informasi yang jelas: apakah penyampaian perusahaan tersebut telah dibahas, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak terkait, dan apakah tersedia alternatif untuk membantu petani menjual hasil panennya selama pabrik belum beroperasi.
Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan, petani, dan pihak terkait untuk memetakan persoalan serta menyepakati langkah penyelesaian yang realistis.
Upaya tersebut dapat mencakup identifikasi pabrik alternatif yang bersedia menerima TBS, penyampaian informasi mengenai kapasitas penyerapan, serta koordinasi untuk mempercepat penyelesaian hambatan distribusi CPO.
Langkah konkret diperlukan agar persoalan operasional perusahaan tidak berlarut-larut tanpa kejelasan bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada perkebunan sawit.
Menunggu Jawaban dan Langkah Nyata
Persoalan berhentinya operasional pabrik PT RAP kini membutuhkan penyelesaian yang melibatkan perusahaan dan pemerintah daerah.
Kendala pengiriman CPO yang disampaikan perusahaan perlu ditangani, sementara dampaknya terhadap petani juga harus menjadi perhatian.
Manajemen perusahaan diharapkan menyampaikan perkembangan secara terbuka, termasuk kemungkinan waktu operasional kembali dan solusi bagi pemasok TBS.
Pemerintah daerah pun diharapkan menjelaskan tindak lanjut atas komunikasi resmi yang disebut telah disampaikan perusahaan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan terperinci mengenai jumlah petani yang terdampak, volume TBS yang tidak terserap, nilai kerugian petani, maupun jadwal pembukaan kembali pabrik.
Keterangan resmi dari Humas PT RAP dan dinas terkait masih diperlukan untuk melengkapi informasi tersebut.
Petani membutuhkan kepastian agar hasil panen tidak terus terancam membusuk dan sumber penghidupan mereka tetap terjaga.
Pemerintah daerah dan manajemen perusahaan diharapkan segera menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh petani sawit mandiri di Kecamatan Silat Hilir.
Maurianus Ajan
