PKS Aek Nabara Selatan PTPN IV Tuai Apresiasi Petani, Pembelian TBS Tanpa Potongan Jadi Harapan Masyarakat

- Redaksi

Sabtu, 7 November 2026 - 08:57 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LABUHANBATU | Gaperta.com – Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi petani kelapa sawit rakyat, mulai dari fluktuasi harga tandan buah segar (TBS), ketatnya persyaratan kualitas hingga pemotongan timbangan, keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Aek Nabara Selatan PTPN IV mendapat apresiasi dari sejumlah petani di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Bagi petani, keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit bukan sekadar tempat menjual hasil panen. Lebih dari itu, pabrik menjadi bagian penting dari mata rantai perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan keluarga pada sektor perkebunan.

Apresiasi tersebut disampaikan sejumlah petani kelapa sawit kepada awak media saat berbincang di salah satu kafe di Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sabtu (7/11/2026).

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut keterangan mereka, PKS Aek Nabara Selatan dinilai memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil panen masyarakat, terutama melalui mekanisme penerimaan TBS yang dianggap lebih mengakomodasi kondisi perkebunan rakyat.

Petani Soroti Harga Pembelian dan Kebijakan Potongan TBS

Salah seorang petani, D. Panggabean, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang kerap dihadapi petani sawit adalah adanya potongan berat hasil panen serta ketatnya proses penyortiran buah di sejumlah pabrik pengolahan.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi pendapatan petani, terlebih ketika harga TBS mengalami penurunan sementara biaya perawatan kebun, pupuk, tenaga kerja, dan pengangkutan terus menjadi beban produksi.

“Di beberapa pabrik, petani bisa dikenakan potongan sekitar 2,5 persen. Belum lagi apabila proses penyortiran cukup ketat sehingga ada buah yang ditolak atau dikembalikan. Kondisi seperti ini tentu merugikan petani,” ungkapnya.

Berbeda dengan pengalaman tersebut, Panggabean menyebut PKS Aek Nabara Selatan menerapkan mekanisme pembelian yang menurut pengalamannya lebih menguntungkan petani.

Ia mengaku bahwa TBS masyarakat dapat diterima dengan mempertimbangkan kualitas buah dan rendemen, serta menyebut adanya pembelian tanpa potongan berat atau nol persen.

Keterangan mengenai kebijakan potongan tersebut merupakan pengakuan petani dan masih memerlukan konfirmasi resmi dari manajemen PKS Aek Nabara Selatan untuk memastikan ketentuan yang berlaku.

Tidak Semua Petani Mampu Mengembangkan Kebun dengan Bibit Unggul

Panggabean juga menyoroti kenyataan bahwa tidak seluruh petani kelapa sawit rakyat memiliki kemampuan ekonomi yang sama dalam mengembangkan perkebunan.

Sebagian petani menggunakan bibit unggul bersertifikat, sementara sebagian lainnya masih mengandalkan bibit yang diperoleh secara mandiri karena keterbatasan modal dan akses terhadap sarana produksi.

Menurutnya, perbedaan kualitas bibit berpotensi memengaruhi karakteristik dan mutu hasil panen, sehingga menjadi tantangan tersendiri ketika petani hendak memasarkan TBS kepada pabrik.

“Tidak semua masyarakat sanggup menanam kelapa sawit menggunakan bibit unggul. Masih banyak petani yang menggunakan bibit seadanya karena keterbatasan ekonomi. Karena itu, keberadaan pabrik yang bersedia menerima hasil panen masyarakat sangat membantu,” jelas Panggabean.

Ia menyebut sejumlah varietas dan sumber bibit yang dikenal masyarakat, antara lain Marihat, PPKS, Socfindo, dan Topaz. Namun, menurutnya, sebagian petani juga masih menggunakan bibit yang dikenal dengan sebutan Mariles atau Marihat Lelesan.

Persoalan tersebut, menurutnya, memperlihatkan pentingnya dukungan terhadap petani rakyat, baik melalui penyediaan bibit berkualitas, pendampingan teknis maupun akses pasar yang lebih terbuka.

Keberadaan PKS Dinilai Memiliki Arti Penting bagi Ekonomi Pedesaan

Bagi masyarakat Kecamatan Bilah Hulu dan Kecamatan Pangkatan, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber penghidupan yang menopang aktivitas ekonomi keluarga.

Karena itu, kemudahan menjual hasil panen menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat.

Petani berharap keberadaan PKS Aek Nabara Selatan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari hubungan kemitraan yang berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat.

Menurut mereka, kepastian penerimaan TBS, transparansi penentuan harga, kejelasan standar kualitas, serta mekanisme penimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsur penting dalam menciptakan perdagangan hasil perkebunan yang adil.

Apabila mekanisme tersebut berjalan secara konsisten, petani berpeluang memperoleh kepastian pemasaran yang lebih baik sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat penolakan hasil panen.

Petani Berharap PTPN IV Terus Membuka Akses Pasar bagi Masyarakat

D. Panggabean bersama sejumlah petani lainnya berharap manajemen PTPN IV dapat mempertahankan kebijakan penerimaan TBS masyarakat sesuai standar mutu dan ketentuan perusahaan.

Mereka juga menginginkan agar hubungan antara perusahaan dan petani rakyat terus diperkuat melalui komunikasi yang terbuka, pelayanan yang baik, dan sistem pembelian yang transparan.

“Kami masyarakat petani, khususnya di Kecamatan Bilah Hulu dan Kecamatan Pangkatan, berharap PKS Aek Nabara Selatan PTPN IV tetap menerima TBS milik masyarakat. Kami ingin hasil panen dapat dipasarkan dengan harga yang layak sehingga petani bisa terus mempertahankan usaha perkebunannya,” ujar Panggabean.

Harapan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan industri kelapa sawit tidak semata-mata diukur dari besarnya kapasitas produksi maupun keuntungan perusahaan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat di sekitarnya.

Industri perkebunan yang kuat membutuhkan petani yang sejahtera. Sebab, ketika hasil panen rakyat memperoleh akses pasar yang adil dan berkelanjutan, roda perekonomian pedesaan pun memiliki peluang lebih besar untuk terus bergerak.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi manajemen PKS Aek Nabara Selatan mengenai mekanisme penerimaan TBS, ketentuan potongan berat, serta standar penentuan harga pembelian belum diperoleh. Ruang konfirmasi tetap terbuka guna menghadirkan informasi yang utuh dan berimbang kepada publik.

(AP | Gaperta.com)

Follow WhatsApp Channel gaperta.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dinding Rumah Ibadah Ambruk Diduga Akibat Proyek Drainase Pagaruyung, DPRD Medan Siapkan Surat Teguran
Rp5,92 Miliar Digelontorkan untuk Dua Ruas Jalan di Kerinci, Harapan Warga Terjawab, Mutu Pembangunan Jadi Taruhan
Belawan Berkah Wujud Kepedulian dan Kasih Sayang terhadap Anak Yatim
IMM Kerinci Gedor DPRD, Tujuh Persoalan Daerah Disorot: Dari PETI, Danau Kerinci hingga Lemahnya Pengawasan Pemerintah
TKD Hilang Jejak, BUMDes Gelap Laporan, Keuangan Desa Dipertanyakan, Sertijab Sukamulya Mandek
Proyek Koperasi Merah Putih di Kerinci Disorot, LSM Semut Merah Desak Audit: Dugaan Konflik Kepentingan hingga Selisih Anggaran Puluhan Miliar Dipertanyakan
Sertijab Desa Sukamulya Terganjal, Kades Baru Tolak Tanda Tangan Sebelum Aset dan Keuangan Dibuka: AWIBB Desak Transparansi
Pelindo Regional I Belawan Terus Mendukung Peningkatan Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Kepelabuhanan
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 13:28 WIB

Dinding Rumah Ibadah Ambruk Diduga Akibat Proyek Drainase Pagaruyung, DPRD Medan Siapkan Surat Teguran

Sabtu, 7 November 2026 - 08:57 WIB

PKS Aek Nabara Selatan PTPN IV Tuai Apresiasi Petani, Pembelian TBS Tanpa Potongan Jadi Harapan Masyarakat

Sabtu, 7 November 2026 - 08:42 WIB

Rp5,92 Miliar Digelontorkan untuk Dua Ruas Jalan di Kerinci, Harapan Warga Terjawab, Mutu Pembangunan Jadi Taruhan

Sabtu, 7 November 2026 - 08:27 WIB

Belawan Berkah Wujud Kepedulian dan Kasih Sayang terhadap Anak Yatim

Jumat, 6 November 2026 - 13:43 WIB

IMM Kerinci Gedor DPRD, Tujuh Persoalan Daerah Disorot: Dari PETI, Danau Kerinci hingga Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Berita Terbaru