HUMBANG HASUNDUTAN | Gaperta.com – Pergantian jabatan di lingkungan institusi penegak hukum bukan sekadar pergantian pejabat ataupun prosesi seremonial. Di balik pelantikan dan serah terima jabatan, terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga kesinambungan pelayanan hukum, memperkuat integritas aparatur, serta memastikan setiap perkara ditangani secara profesional dan berkeadilan.
Semangat tersebut mewarnai pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Subseksi (Kasubsi) Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, yang berlangsung di Aula Gedung PLUT KUMKM, Kantor Sementara Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Senin (9/11/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja institusi kejaksaan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pergantian jabatan tersebut, Tomi Marlin Manday, S.H., M.H., resmi mengemban amanah sebagai Kepala Subseksi Prapenuntutan, menggantikan Elisabeth Siska Dewi Siahaan, S.H., M.Hum.
Pergantian ini diharapkan menjadi momentum peningkatan kualitas penanganan perkara pidana umum, khususnya dalam memastikan setiap berkas perkara memenuhi persyaratan hukum sebelum memasuki tahapan penuntutan.
Kajari Tekankan Amanah, Integritas, dan Tanggung Jawab Jabatan
Dalam arahannya, Kajari Donald T.J. Situmorang menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik sekaligus menegaskan pentingnya menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab.
Pejabat yang memperoleh kepercayaan menduduki jabatan baru diharapkan mampu membangun koordinasi yang solid, menjaga profesionalitas, serta mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas institusi.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan di lingkungan kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Terlebih, fungsi prapenuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana, yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan koordinasi antaraparat penegak hukum.
Prapenuntutan Menjadi Garda Penting Penanganan Perkara Pidana
Kepala Subseksi Prapenuntutan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas jaksa pada tahap penelitian berkas perkara hasil penyidikan.
Pada tahapan ini, kelengkapan formil dan materiil berkas perkara menjadi perhatian utama sebelum suatu perkara dapat dilanjutkan ke proses penuntutan.
Ketelitian dalam meneliti berkas perkara sangat diperlukan untuk meminimalkan kekurangan administrasi maupun substansi pembuktian yang berpotensi menghambat proses hukum.
Karena itu, pergantian pejabat pada posisi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik, sekaligus meningkatkan kualitas penanganan perkara pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
Kasi Intelijen Benarkan Pergantian Pejabat
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Van Barata Semenguk, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pelantikan tersebut menandai peralihan tanggung jawab jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.
Menurut keterangan yang disampaikannya, Tomi Marlin Manday resmi menggantikan Elisabeth Siska Dewi Siahaan sebagai Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum.
Setelah pelantikan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan serah terima jabatan.
Prosesi tersebut menjadi bagian dari mekanisme administrasi kepegawaian sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan tanggung jawab pejabat yang baru dilantik.
Bukan Sekadar Sertijab, tetapi Penguatan Kualitas Penegakan Hukum
Pelantikan ini juga menjadi momentum bagi Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Dengan pejabat baru pada Subseksi Prapenuntutan, diharapkan proses penelitian berkas perkara dapat berlangsung semakin cermat, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya diharapkan terus diperkuat untuk mendukung penyelesaian perkara secara profesional dan akuntabel.
Sebab, kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga oleh ketepatan penerapan hukum, integritas aparat, dan terjaminnya hak setiap pihak yang berhadapan dengan proses peradilan.
Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalitas aparatur dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Pergantian jabatan tersebut diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat institusi kejaksaan yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepastian serta keadilan hukum.
Pelantikan boleh menjadi awal sebuah amanah, tetapi kualitas pengabdian akan dinilai dari bagaimana tanggung jawab itu dijalankan untuk kepentingan hukum dan masyarakat.
(Donal Simanjuntak)
