MEDAN | Gaperta.com – Persoalan pengelolaan kebun plasma masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Gerakan Mahasiswa Paluta–Palas (GEMPA) angkat suara dan mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap tata kelola plasma pada masa pengelolaan PT Tor Ganda/PT Torus Ganda.
Bukan sekadar mempertanyakan luas lahan perkebunan, GEMPA menyoroti persoalan yang dinilai jauh lebih mendasar: apakah seluruh hak ekonomi masyarakat peserta plasma benar-benar telah disalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan?
Desakan tersebut disampaikan pada Senin (9/11/2026), menyusul adanya sejumlah pengaduan masyarakat yang diterima organisasi mahasiswa tersebut.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengaduan itu, menurut GEMPA, mencakup dugaan ketidaksesuaian data penerima plasma, ketidakjelasan pemotongan hasil produksi, transaksi melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), hingga dugaan hak ekonomi peserta yang belum diterima sebagaimana mestinya.
GEMPA menilai berbagai persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan atau penjelasan sepihak. Diperlukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pengelolaan hak-hak mereka.
Hak Masyarakat Dipertanyakan, GEMPA Minta Seluruh Dokumen Dibuka
Ketua GEMPA, Zainal Dalimunthe, menegaskan bahwa pengelolaan plasma merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan kebun plasma seharusnya memberikan manfaat ekonomi nyata kepada masyarakat yang tercatat sebagai peserta, bukan justru menyisakan pertanyaan mengenai mekanisme pembagian hasil.
“Pertanyaan kami sederhana: ke mana hak masyarakat disalurkan, siapa yang mengelola, siapa yang melakukan pemotongan, dan atas dasar apa transaksi pola PIR dilakukan? Jika seluruh pengelolaan berjalan sesuai aturan, buka dokumennya kepada masyarakat. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tentang hak mereka sendiri,” tegas Zainal.
GEMPA meminta agar seluruh data administrasi pengelolaan plasma dapat ditelusuri, mulai dari daftar penerima, catatan produksi, mekanisme pembagian hasil, bukti transaksi, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan.
Organisasi tersebut menilai keterbukaan dokumen menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai pengaduan sekaligus mencegah berkembangnya prasangka yang belum tentu sesuai dengan fakta.
Nama Sejumlah Pihak Mencuat, GEMPA Dorong Klarifikasi Terbuka
Dalam tuntutannya, GEMPA turut meminta klarifikasi dari sejumlah pihak yang disebut dalam informasi dan pengaduan masyarakat.
Mereka di antaranya Tongku Khalik bersama rekan-rekannya, Batara Kurnia yang disebut sebagai perwakilan Koperasi Sosa Satahi, serta Edison dari Kecamatan Ujung Batu.
GEMPA menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan tuduhan ataupun kesimpulan bahwa pihak bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
Sebaliknya, klarifikasi dinilai diperlukan untuk memastikan kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan plasma pada periode yang dipersoalkan.
Setiap dugaan harus dibuktikan melalui dokumen yang sah, keterangan para pihak, dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Dengan demikian, proses penelusuran tidak hanya berorientasi pada pengungkapan dugaan penyimpangan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjelaskan fakta secara proporsional.
PT Agrinas Palma Nusantara Didesak Turun Tangan
Sorotan GEMPA selanjutnya diarahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), khususnya Regional Head Sumut II.
GEMPA mendesak perusahaan tersebut melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dokumen historis dan mekanisme pengelolaan plasma di wilayah Paluta dan Palas sesuai kewenangan serta dokumen yang berada dalam penguasaannya.
Bahkan, GEMPA mendorong pelaksanaan audit independen terhadap tiga kelembagaan dan kelompok yang dinilai perlu mendapat perhatian, yakni:
1. KPKS Bukit Harapan I, Kecamatan Ujung Batu.
2. KPKS Bukit Harapan II, Kecamatan Simangambat.
3. Kelompok tani di Kecamatan Huristak.
Audit yang diminta tidak sebatas pemeriksaan administratif, tetapi juga mencakup kesesuaian identitas peserta, riwayat perubahan nama penerima, laporan produksi, perhitungan pembagian hasil, pemotongan, bukti pembayaran, hingga transaksi yang berkaitan dengan pola PIR.
GEMPA berpandangan bahwa audit yang objektif dan independen dapat menjadi jalan untuk memastikan apakah seluruh proses pengelolaan telah berjalan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, organisasi tersebut meminta agar persoalan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Sebaliknya, apabila pengelolaan terbukti berjalan sesuai aturan, hasil pemeriksaan diharapkan mampu memberikan kepastian dan mengakhiri berbagai keraguan masyarakat.
Jangan Sampai Nama Tercatat, tetapi Hak Tak Diterima
Salah satu perhatian utama GEMPA adalah mekanisme penyaluran hasil plasma kepada masyarakat yang terdaftar sebagai peserta.
GEMPA mendorong sistem pembayaran yang lebih transparan, termasuk penyaluran melalui rekening masing-masing penerima yang sah, disertai rincian perhitungan hak dan pemotongan.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan dapat memeriksa secara langsung jumlah hasil produksi yang menjadi dasar perhitungan, besaran hak yang diperoleh, serta alasan setiap pemotongan yang diberlakukan.
“Jangan sampai nama seseorang tercatat sebagai penerima, tetapi haknya tidak pernah diterima. Jangan sampai ada pemotongan tanpa dasar yang jelas. Dan jangan sampai transaksi yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan tanpa transparansi serta pertanggungjawaban,” lanjut Zainal.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tata kelola plasma tidak cukup dinilai dari keberadaan lahan dan aktivitas perkebunan semata.
Kepastian penerimaan manfaat ekonomi bagi masyarakat juga harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaannya.
GEMPA: Perjuangan Plasma Jangan Berhenti pada Luas Lahan
Lebih jauh, GEMPA mengingatkan bahwa perjuangan atas hak masyarakat harus dibarengi tanggung jawab dalam pengelolaannya.
Setiap pihak yang pernah menerima mandat atau memiliki kewenangan dalam pengelolaan plasma, menurut GEMPA, perlu bersedia memberikan penjelasan mengenai kebijakan, transaksi, dan mekanisme penyaluran hasil selama masa tanggung jawabnya.
Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan akan terus menghimpun pengaduan dan dokumen pendukung untuk mendorong pemeriksaan yang objektif.
GEMPA juga berharap pengurus koperasi, kelompok tani, perusahaan, serta pihak terkait lainnya dapat menunjukkan keterbukaan demi menjamin kepastian hak ekonomi masyarakat.
“Jangan hanya bicara tentang berapa hektare lahan yang diperjuangkan. Jawab juga berapa hak masyarakat yang sudah disalurkan. Sebab ukuran keberhasilan plasma bukan sekadar adanya kebun, melainkan apakah masyarakat benar-benar menerima manfaat ekonominya,” tutup Zainal Dalimunthe.
Transparansi Menjadi Ujian, Hak Masyarakat Harus Mendapat Kepastian
Desakan GEMPA menempatkan persoalan plasma Paluta–Palas pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana pengelolaan yang selama ini berlangsung dapat dibuktikan melalui data, dokumen, dan pertanggungjawaban yang terbuka?
Pemeriksaan independen menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekaligus memastikan bahwa pihak yang telah menjalankan kewajibannya secara benar tidak dirugikan oleh dugaan yang belum terbukti.
Pada akhirnya, kepastian hak masyarakat tidak dapat hanya bertumpu pada pernyataan atau klaim. Diperlukan keterbukaan data, verifikasi yang dapat diuji, serta mekanisme penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.
Hingga naskah ini disusun, rilisan GEMPA belum memuat tanggapan dari PT Agrinas Palma Nusantara maupun pihak-pihak yang diminta memberikan klarifikasi. Redaksi Gaperta.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi agar pemberitaan dapat disajikan secara berimbang.
(Bambang Hermanto)
