PONTIANAK, KALBAR
Proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) senilai Rp1,7 triliun di Kota Pontianak memang terdengar seperti lompatan besar menuju kota yang lebih sehat dan modern. Namun, semakin besar nilai proyek, semakin besar pula pertanyaan publik yang wajib dijawab.
Proyek ini bukan sekadar menanam pipa. Jaringan utama akan dibangun pada kedalaman sekitar 6 hingga 12 meter di bawah permukaan tanah, melintasi kawasan Nipah Kuning Dalam hingga Martapura. Di atas kertas, semuanya terdengar canggih: limbah rumah tangga dikumpulkan, dialirkan menuju fasilitas pengolahan, kemudian air hasil pengolahan dikembalikan ke lingkungan dalam kondisi yang memenuhi standar.
Tetapi publik tentu tidak cukup hanya disuguhi kata “megaproyek”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rp1,7 triliun bukan angka kecil. Itu uang yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya melalui seremoni peletakan batu pertama, progres persentase pekerjaan, atau foto pejabat menggunakan rompi proyek.
Pertanyaan sederhananya: seberapa efektif setiap rupiah yang dibelanjakan?
Kondisi tanah gambut dan lunak Pontianak juga bukan persoalan yang bisa dianggap remeh. Pipa ditanam hingga kedalaman belasan meter. Maka kualitas perencanaan, metode konstruksi, pengawasan, pengendalian penurunan tanah, hingga ketahanan jaringan dalam jangka panjang harus benar-benar terbuka dan dapat diuji.
Sebab jangan sampai proyeknya selesai, anggarannya habis, tetapi beberapa tahun kemudian muncul persoalan baru: pipa bergeser, jaringan bocor, sambungan bermasalah, kapasitas tidak sesuai kebutuhan, atau biaya pemeliharaan justru membengkak.
Jangan sampai kita membangun “terowongan miliaran”, tetapi manfaatnya masih jalan di tempat.
Hal lain yang juga patut dipertanyakan adalah kesiapan masyarakat sebagai pengguna. Sistem pengelolaan limbah terpusat hanya akan efektif jika rumah tangga benar-benar tersambung dan menggunakan sistem tersebut. Kalau jaringan sudah tertanam jauh di bawah tanah tetapi banyak rumah belum terhubung, maka muncul pertanyaan sederhana: Rp1,7 triliun itu sebenarnya sedang membangun sistem sanitasi atau sekadar membangun jaringan pipa?
Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka target sambungan rumah, cakupan layanan, kapasitas IPALD, biaya operasional dan pemeliharaan, mekanisme pengawasan kualitas air hasil pengolahan, serta indikator keberhasilan proyek.
Publik berhak mengetahui bukan hanya berapa uang yang dikeluarkan, tetapi juga berapa banyak pencemaran yang benar-benar berhasil dikurangi.
Karena proyek raksasa seharusnya menghasilkan manfaat raksasa pula.
Jangan sampai nanti yang terlihat di permukaan hanya jalan yang dibongkar, alat berat yang lalu-lalang, dan proyek yang terus meminta anggaran pemeliharaan. Sementara manfaat sanitasi yang dijanjikan justru sulit dirasakan warga.
Rp1,7 triliun boleh ditanam sedalam 12 meter di bawah tanah. Tetapi transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawabannya jangan ikut dikubur sedalam itu.
Proyek ini layak didukung jika memang mampu menyelesaikan persoalan sanitasi Pontianak. Namun dukungan publik bukan berarti pemerintah mendapat cek kosong.
Semakin besar proyeknya, semakin terang pula lampu pengawasannya harus dinyalakan.
Karena yang sedang dibangun bukan sekadar pipa di bawah tanah, melainkan kepercayaan publik di atas tanah.
Editor & Penulis: MN
