DUGAAN KORUPSI! PROYEK DRAINASE SWAKELOLA RP401 JUTA KALIBARU TIDAK SESUAI ATRIUM

- Redaksi

Kamis, 18 Desember 2025 - 06:24 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

DEPOK,

Pembangunan drainase lingkungan Kelurahan Kalibaru, Kota Depok, dibiayai APBD 2024 senilai Rp401.058.300, kini menjadi sorotan karena dugaan penyimpangan pelaksanaan.

Sejumlah warga beberapa RW melaporkan pekerjaan tidak sesuai ketentuan swakelola dan spesifikasi teknis.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Proyek dengan Kode RUP 35710691 dilaksanakan melalui Swakelola Tipe 4 bersama Kelompok Masyarakat, mencakup tiga titik di RW 003, RW 004, dan RT 004 RW 002.

Seluruh pekerjaan berlangsung dalam satu kelurahan, satu tahun anggaran, dan satu jenis kegiatan: pembangunan drainase lingkungan.

Namun, berdasarkan laporan warga yang dihimpun, pelaksanaan di lapangan diduga menyimpang dari ketentuan Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021 serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021.

Warga mengungkapkan berbagai dugaan penyimpangan:

– Kelompok masyarakat pelaksana hanya formalitas, tidak aktif dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.

– Pekerja bukan warga setempat, prinsip pemberdayaan masyarakat tidak tercapai.

– Spesifikasi drainase (kedalaman, lebar, kualitas material) tidak sesuai kebutuhan dan tidak diumumkan secara terbuka.

– Tidak ada papan informasi proyek yang memuat nilai anggaran, volume pekerjaan, dan nama pelaksana.

“Ini disebut swakelola, tapi kami tidak tahu siapa yang mengelola uangnya dan bagaimana perhitungannya,” ujar salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Swakelola Tipe 4 mewajibkan kelompok masyarakat yang sah, berstruktur, dan bertanggung jawab penuh atas seluruh tahapan pekerjaan. Jika kelompok hanya dipinjam nama, skema berpotensi menjadi kontraktual terselubung yang melanggar aturan.

Selain itu, pembagian anggaran Rp401 juta menjadi tiga paket sejenis di lokasi berdekatan memunculkan dugaan pemecahan paket untuk menghindari mekanisme pengadaan yang lebih ketat—yang secara tegas dilarang.

Berdasarkan data RUP, pekerjaan dimulai April 2024 dan berakhir Desember 2024. Waktu delapan bulan untuk drainase skala lingkungan dinilai tidak wajar dan perlu diuji secara teknis serta administratif.

Tanggung jawab tidak hanya pada kelompok masyarakat, melainkan juga pada:

– Lurah sebagai penanggung jawab wilayah,

– PPK dan PA/KPA,

– Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal.

Apabila dugaan terbukti, seluruh pihak terkait dapat dikenai pertanggungjawaban hukum.

Warga mendesak audit menyeluruh terhadap proyek ini. Dokumen mulai dari SK kelompok masyarakat, RAB rinci, hingga laporan keuangan harus dibuka ke publik.

Ketua Umum Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR) Obor Panjaitan menyatakan akan membawa persoalan ini ke pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut guna memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum.

Media Nasional Obor Keadilan akan terus menelusuri perkembangan proyek ini dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak Kelurahan Kalibaru maupun Pemerintah Kota Depok guna memastikan pengelolaan uang rakyat sesuai hukum.

Penulis : Dicky (Pim-Red)

Editor : Teresya S

Sumber Berita: Obor Panjaitan (Ketua Umum IPAR)

Follow WhatsApp Channel gaperta.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pasien BPJS Diminta Beli Obat di Apotek Luar? Masyarakat Diingatkan Hak Penggantian Biaya
Polisi Turun Olah TKP, Penyebab Kematian Pria 45 Tahun di Sungai Bengkal Masih Menjadi Tanda Tanya
Di Balik KDMP Rp80 Miliar, Dugaan Permainan Anggaran hingga Nama Mertua Dandim Mencuat!
Polsek Na IX-X Goes To School, Jalankan Program Kapolri dan Kapolda Sumut
Setetes Darah, Sejuta Harapan: Puskesmas Janji dan PMI Labuhanbatu Ajak Masyarakat Menjadi Penyelamat Kehidupan
Lapas Rantauprapat Hadiri Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Ika Bina
Ketua SC Muskab KORMI Tegaskan Hasnah Putri Jaya Siregar Terpilih Sebagai Ketua
Kepala Desa Endang Tegaskan Pengelolaan Anggaran Berpedoman pada Musyawarah Desa, Mulai dari Pemeliharaan Lampu Jalan, Pelatihan Masyarakat hingga Program Pencegahan Narkoba
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:13 WIB

Pasien BPJS Diminta Beli Obat di Apotek Luar? Masyarakat Diingatkan Hak Penggantian Biaya

Rabu, 18 November 2026 - 03:47 WIB

Polisi Turun Olah TKP, Penyebab Kematian Pria 45 Tahun di Sungai Bengkal Masih Menjadi Tanda Tanya

Senin, 16 November 2026 - 15:03 WIB

Di Balik KDMP Rp80 Miliar, Dugaan Permainan Anggaran hingga Nama Mertua Dandim Mencuat!

Rabu, 11 November 2026 - 08:20 WIB

Polsek Na IX-X Goes To School, Jalankan Program Kapolri dan Kapolda Sumut

Rabu, 4 November 2026 - 10:00 WIB

Setetes Darah, Sejuta Harapan: Puskesmas Janji dan PMI Labuhanbatu Ajak Masyarakat Menjadi Penyelamat Kehidupan

Berita Terbaru

Hukum & Kriminal

Sinyal Kuat Praktik Illegal Logging di Balik Lahan Perkebunan PT PSM Sandai

Minggu, 22 Nov 2026 - 06:30 WIB