Sinyal Kuat Praktik Illegal Logging di Balik Lahan Perkebunan PT PSM Sandai

- Redaksi

Minggu, 22 November 2026 - 06:30 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – 20 NOVEMBER 2026 – Dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) mencuat di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Permata Sawit Mandiri (PT PSM), yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sandai dan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Temuan aktivitas penebangan dan pengolahan kayu di dalam areal konsesi perusahaan tersebut kini memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas pemanfaatan hasil hutan serta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan.

Berdasarkan penelusuran langsung awak media di lapangan, ditemukan indikasi aktivitas pembukaan kawasan berhutan yang disertai pengolahan kayu dalam jumlah cukup besar. Di lokasi, terlihat puluhan batang kayu berbentuk balok yang telah digergaji dan disiapkan untuk diangkut. Sementara itu, di sekitar area pengolahan tampak sisa-sisa tebangan pohon berukuran besar yang memperkuat dugaan adanya aktivitas pemanfaatan kayu dari hasil pembukaan lahan.

Dari pengamatan fisik terhadap material kayu yang ditemukan, terdapat dugaan bahwa sebagian kayu tersebut merupakan jenis kayu bernilai ekonomi tinggi, yang oleh warga setempat disebut menyerupai ulin (belian) dan meranti. Namun, jenis kayu tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aktivitas Pengolahan Kayu di Area Konsesi Jadi Sorotan

Keterangan sejumlah warga yang ditemui di sekitar kawasan konsesi turut memperkuat informasi mengenai adanya aktivitas pengolahan kayu di lokasi tersebut. Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan menyebutkan bahwa kegiatan pemotongan kayu berlangsung bersamaan dengan aktivitas pembukaan lahan perkebunan.

“Benar, memang ada aktivitas pengelolaan kayu di dalam sana. Kayu-kayu besar dari pembukaan lahan L 2200 itu langsung dipotong dan diolah menjadi balok di lokasi,” ungkap salah seorang warga kepada awak media.

Keterangan tersebut tentu perlu diuji melalui pemeriksaan langsung oleh aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait. Namun, keberadaan kayu olahan dalam jumlah banyak di tengah aktivitas pembukaan lahan sudah cukup menjadi alasan bagi pihak berwenang untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

Pertanyaan mendasarnya: dari mana asal seluruh kayu tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas penebangannya, ke mana kayu-kayu itu akan didistribusikan, dan apakah seluruh proses pemanfaatannya telah memenuhi ketentuan hukum?

Legalitas Pemanfaatan Kayu Harus Dibuka, Jangan Sampai Negara Dirugikan

Sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan perkebunan kelapa sawit, setiap aktivitas pembukaan lahan yang menghasilkan kayu wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek legalitas asal-usul kayu, dokumen pemanfaatan hasil hutan, kewajiban administrasi, serta pemenuhan pungutan negara yang relevan harus menjadi bagian dari pemeriksaan. Status HGU maupun izin perkebunan tidak serta-merta memberikan kebebasan untuk menebang, mengolah, dan memperdagangkan kayu tanpa memenuhi ketentuan kehutanan.

Apabila ditemukan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau hasil penebangan yang tidak memiliki dasar hukum dan dokumen sah, maka persoalan ini berpotensi masuk ke ranah pelanggaran hukum kehutanan dan lingkungan hidup.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah mengalami perubahan perlu menjadi salah satu dasar yang ditelaah aparat penegak hukum, sesuai status kawasan, asal-usul kayu, serta bentuk perbuatan yang nantinya terbukti.

Jangan sampai aktivitas pembukaan lahan perkebunan justru menjadi celah bagi praktik pemanfaatan kayu tanpa pengawasan yang memadai. Jika benar terdapat pelanggaran, negara berpotensi kehilangan penerimaan dan kawasan hutan menghadapi kerusakan yang tidak mudah dipulihkan.

APH Diminta Turun Langsung, Jangan Hanya Menunggu Laporan

Atas temuan tersebut, aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalimantan Barat, Polres Ketapang, serta instansi kehutanan terkait, diminta segera turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penebangan dan pengolahan kayu tersebut.

Pemeriksaan perlu mencakup:

Legalitas pembukaan lahan dan batas kawasan konsesi PT PSM.
Asal-usul kayu yang ditemukan di lokasi pengolahan.
Dokumen perizinan dan administrasi pemanfaatan kayu.
Dugaan keterlibatan pihak-pihak yang melakukan penebangan, pengolahan, hingga pengangkutan kayu.
Kesesuaian aktivitas lapangan dengan ketentuan kehutanan dan lingkungan hidup.

Jika ditemukan unsur pelanggaran, aparat diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
PT PSM Diminta Memberikan Klarifikasi Terbuka

Di sisi lain, manajemen PT Permata Sawit Mandiri juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai aktivitas pengolahan kayu yang ditemukan di dalam areal konsesi perusahaan.

Apakah aktivitas tersebut merupakan bagian dari pembukaan lahan yang telah memiliki seluruh persyaratan legalitas? Apakah kayu-kayu yang telah diolah tersebut sudah tercatat dan memiliki dokumen asal-usul yang sah? Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut?

Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan, mengingat persoalan ini menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan potensi kerugian negara.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi pihak manajemen PT PSM untuk memperoleh klarifikasi. Konfirmasi juga akan dimintakan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengenai status kawasan dan legalitas pemanfaatan kayu di lokasi temuan.

Jangan sampai hutan dibabat, kayu diolah, sementara pengawasan justru tidak berjalan. Aparat penegak hukum harus memastikan apakah aktivitas tersebut telah sesuai aturan atau justru menyimpan dugaan praktik pembalakan liar yang merugikan negara dan lingkungan.

Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi: Redaksi membuka kesempatan seluas-luasnya kepada manajemen PT Permata Sawit Mandiri maupun pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, bantahan, dan klarifikasi sesuai prinsip jurnalistik.

Sumber: Awak Media Dan Masyarakat

Follow WhatsApp Channel gaperta.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menjaga Laut, Melindungi Kehidupan: TNI-AL Ungkap Dugaan Penyeludupan Inex dan Vape di Perairan Batubara
Legitimasi RALB Gugur di Meja Dewan: DPRD Ketapang Desak Bupati Batalkan Surat Dinas Koperasi yang Dinilai Cacat Hukum
Sat Narkoba Polres Belawan Tangkap Satu Bandar dan Dua Pengedar Sabu di Rengas Pulau
Patroli Dini Hari di Medan Marelan, Tim Macan Polres Belawan Amankan Pria Bawa Sajam Jenis Sangkur
Jual Motor Lewat COD Berujung Persoalan Hukum, Polsek Sukatani Disorot: AWIBB Jabar Minta Propam Turun Tangan
Kodaeral I Berhasil Gagalkan Penyeludup 20,7 Kg Sabu Di Aceh Tamiang,” H, Erwin Afrizal, M.M Apresiasi TNI AL
Aset Umat 3 Hektare di Pebayuran Diduga Raib, Beralih Jadi Milik Pribadi
FRIC Counter Polri Kalbar Kecam Keras Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas di Melawi
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 06:30 WIB

Sinyal Kuat Praktik Illegal Logging di Balik Lahan Perkebunan PT PSM Sandai

Sabtu, 21 November 2026 - 12:21 WIB

Menjaga Laut, Melindungi Kehidupan: TNI-AL Ungkap Dugaan Penyeludupan Inex dan Vape di Perairan Batubara

Sabtu, 21 November 2026 - 06:48 WIB

Legitimasi RALB Gugur di Meja Dewan: DPRD Ketapang Desak Bupati Batalkan Surat Dinas Koperasi yang Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 21 November 2026 - 03:16 WIB

Sat Narkoba Polres Belawan Tangkap Satu Bandar dan Dua Pengedar Sabu di Rengas Pulau

Sabtu, 21 November 2026 - 03:10 WIB

Patroli Dini Hari di Medan Marelan, Tim Macan Polres Belawan Amankan Pria Bawa Sajam Jenis Sangkur

Berita Terbaru

Hukum & Kriminal

Sinyal Kuat Praktik Illegal Logging di Balik Lahan Perkebunan PT PSM Sandai

Minggu, 22 Nov 2026 - 06:30 WIB