BEKASI | Gaperta.com – Harapan seorang warga Kabupaten Bekasi untuk memperoleh uang dari penjualan sepeda motor demi memenuhi kebutuhan keluarga justru berujung persoalan hukum. Pria tersebut dilaporkan diamankan aparat Polsek Sukatani, Polres Metro Bekasi, setelah melakukan transaksi jual beli kendaraan dengan sistem Cash on Delivery (COD).
Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (21/11/2026) itu memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai dasar tindakan kepolisian, status hukum pria yang diamankan, serta keberadaan sepeda motor yang disebut belum dikembalikan kepada pihak keluarga.
Di tengah ketidakpastian tersebut, seorang istri dikabarkan harus menunggu hingga larut malam untuk mengetahui nasib suaminya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan ini kemudian mendapat perhatian Sekretaris Jenderal DPP GMI, Saepul Anwar, serta Ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Jimmy. Keduanya mendesak agar dugaan kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut diperiksa secara objektif.
Tangis Seorang Istri dan Pertanyaan tentang Keadilan
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, pria tersebut awalnya berniat menjual sepeda motor karena kebutuhan ekonomi mendesak.
Transaksi dilakukan melalui sistem COD, yakni penjual dan calon pembeli sepakat bertemu secara langsung untuk memeriksa kendaraan sekaligus menyelesaikan pembayaran.
Namun, pertemuan tersebut dilaporkan berakhir dengan diamankannya pria itu bersama sepeda motor yang hendak dijual.
Sang istri mengaku terkejut dan kebingungan. Ia mempertanyakan alasan suaminya dibawa ke kantor polisi, sementara keluarga belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai.
“Suami saya hanya mau jual motor, Pak. Kok malah ditangkap? Sekarang kami disuruh ini itu, kami orang susah, kini harus pulang tanpa bawa motor kembali,” ungkap perempuan tersebut sebagaimana dikutip dari laporan yang diterima redaksi.
Keluhan itu menggambarkan keresahan keluarga yang tengah menghadapi persoalan hukum tanpa memahami secara jelas duduk perkaranya.
Meski demikian, keterangan keluarga tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut, termasuk mengenai status hukum pria yang diamankan dan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani kepolisian.
Sepeda Motor Dilaporkan Masih Berada di Polsek Sukatani
Informasi yang disampaikan kepada redaksi menyebutkan bahwa sekitar pukul 01.30 WIB, Sabtu dini hari, sepeda motor yang berkaitan dengan transaksi COD tersebut masih terparkir di bagian belakang Mapolsek Sukatani.
Dokumentasi kendaraan juga disertakan dalam laporan tersebut.
Namun, keberadaan sepeda motor di lingkungan kantor polisi belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran prosedur.
Kepolisian memiliki kewenangan mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalannya, keluarga perlu memperoleh penjelasan mengenai alasan kendaraan diamankan, status barang bukti, serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum.
Apabila kendaraan disita dalam proses penyidikan, tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.
Transparansi menjadi penting agar kewenangan penegakan hukum tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun dugaan penyalahgunaan wewenang.
Saepul Anwar: Aparat Harus Menegakkan Hukum Secara Adil
Sekretaris Jenderal DPP GMI, Saepul Anwar, menyampaikan keprihatinannya terhadap informasi yang berkembang mengenai penanganan transaksi COD di wilayah Sukatani.
Ia menilai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penjebakan transaksi jual beli kendaraan perlu ditelusuri secara serius.
“Kami sangat menyayangkan dengan adanya COD yang dilakukan oleh pihak oknum Polsek Sukatani yang sering kali terjadi di wilayah Sukatani,” ujar Saepul.
Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk warga yang melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Saepul juga meminta agar setiap tindakan kepolisian dijalankan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku.
“Harapan kita selaku masyarakat, tegakkan keadilan seadil-adilnya, lakukan tugas sesuai dengan tugas tupoksinya, sesuai porsinya,” tegasnya.
Pernyataan Saepul merupakan bentuk kritik terhadap dugaan praktik yang dilaporkan. Namun, kebenaran tudingan mengenai adanya penjebakan oleh aparat masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.
AWIBB Jawa Barat Desak Propam Periksa Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Sementara itu, Ketua DPD AWIBB Jawa Barat, Jimmy, meminta unsur Pengamanan Internal (Paminal) Polres Metro Bekasi dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya menindaklanjuti informasi tersebut.
Menurut Jimmy, setiap laporan masyarakat yang menyangkut dugaan pelanggaran kewenangan aparat harus mendapatkan perhatian serius.
Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan permintaan sejumlah uang yang dikaitkan dengan penyelesaian perkara dan pengembalian kendaraan.
“Oknum Polsek Sukatani harus segera ditindak tegas. Kami meminta kepada Paminal Polres Kabupaten Bekasi, Propam Polda Metro Jaya untuk segera turun tangan menindaklanjuti terkait jebakan COD yang menyasar masyarakat miskin,” ujar Jimmy.
Jimmy menegaskan bahwa apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, anggota yang terbukti melakukan penyimpangan harus diberikan tindakan sesuai ketentuan hukum.
Namun, dugaan permintaan uang tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena redaksi belum memperoleh bukti transaksi, keterangan pihak yang diduga meminta uang, maupun hasil pemeriksaan resmi.
Karena itu, pemeriksaan yang independen diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar, sekaligus memastikan hak masyarakat tetap terlindungi.
Penanganan Perkara Harus Terbuka dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Kasus ini menyisakan beberapa persoalan mendasar yang memerlukan penjelasan dari pihak kepolisian.
Pertama, apa dugaan tindak pidana yang mendasari tindakan terhadap pria yang melakukan transaksi COD?
Kedua, apakah pria tersebut berstatus saksi, terlapor, atau tersangka, dan apakah terdapat tindakan penangkapan maupun penahanan secara resmi?
Ketiga, apa dasar hukum pengamanan sepeda motor yang hingga kini dilaporkan belum dibawa pulang keluarga?
Keempat, apakah benar terdapat anggota kepolisian yang terlibat dalam pengaturan transaksi COD sebagaimana dituding sejumlah pihak?
Kelima, apakah terdapat pengaduan atau bukti yang mendukung dugaan permintaan uang dalam penanganan perkara tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Perlu ditegaskan bahwa transaksi jual beli kendaraan melalui sistem COD bukan merupakan tindak pidana dengan sendirinya. Akan tetapi, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kendaraan atau transaksi tersebut, aparat tetap berwenang melakukan tindakan sesuai prosedur.
Dengan demikian, penilaian terhadap tindakan Polsek Sukatani harus didasarkan pada fakta hukum, bukan semata-mata persepsi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Kepolisian merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum.
Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan perlu diperiksa secara profesional.
Pemeriksaan bukan berarti menyimpulkan bahwa aparat telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, pemeriksaan merupakan mekanisme untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan.
Apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil klarifikasi dapat meluruskan tudingan yang berkembang.
Namun, apabila terbukti terdapat penyimpangan, penegakan disiplin, kode etik, maupun hukum pidana harus dijalankan sesuai tingkat pelanggarannya.
Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap kejahatan, tetapi juga melalui keberanian institusi untuk memeriksa setiap dugaan penyimpangan secara adil dan transparan.
Redaksi Menunggu Penjelasan Resmi Kepolisian
Hingga naskah berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polsek Sukatani maupun Polres Metro Bekasi mengenai kronologi lengkap peristiwa, status hukum pria yang diamankan, serta alasan pengamanan kendaraan.
Informasi mengenai dugaan penjebakan dan permintaan sejumlah uang juga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Gaperta.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak Polsek Sukatani, Polres Metro Bekasi, serta pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan pernyataan narasumber yang diterima redaksi, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, prinsip keberimbangan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Di balik persoalan ini, terdapat keluarga yang berharap memperoleh kepastian mengenai nasib anggota keluarganya dan kendaraan yang menjadi sumber kebutuhan ekonomi.
Sebab, keadilan tidak cukup hanya ditegakkan. Keadilan juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan.
Redaksi | Gaperta.com


















