Sambas, Kalbar
Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Sambas, khususnya ruas Jalan Mensere – Jalan Sempalai–Seberkat, Kecamatan Tebas, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sambas dengan pelaksana PT. Abdi Jasa Tama.
Kembali menuai sorotan publik.
Proyek bernilai Rp 17.179.255.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025, dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender, diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan terkesan asal jadi.
Meskipun baru selesai dalam hitungan minggu.
Sanggahan Dinas dan Media Mitra
Sebelumnya, pemberitaan yang dimuat oleh Media Sikat.news.com, yang disebut-sebut sebagai media mitra Dinas PUPR Sambas, menyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Tebas memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terealisasinya pembangunan Jalan Seberkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemberitaan tersebut, seorang warga bernama Long Simor mengungkapkan rasa syukur dan menilai pembangunan jalan telah memberikan rasa aman, nyaman, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dinas PUPR Sambas juga menyanggah tudingan pekerjaan asal jadi, dengan menyebutkan bahwa proyek telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
Temuan Tim Investigasi Media 9 Naga
Namun demikian, hasil pantauan dan investigasi lapangan Tim Media 9 Naga menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan klaim tersebut disepanjang ruas Jalan Mensere dan Jalan Sempalai–Seberkat, ditemukan:
Banyak lubang dan retakan aspal
Sekitar 25 titik jalan retak di satu ruas
Aspal tampak terkelupas, berpasir, dan tidak merekat sempurna
Kondisi kerusakan muncul baru beberapa minggu setelah pengerjaan
Sejumlah warga setempat mengungkapkan bahwa pekerjaan pengaspalan dilakukan pada malam hari dan saat hujan, yang secara teknis tidak dibenarkan dalam standar pekerjaan jalan.
“Pengerjaan jalan ini tidak sesuai spesifikasi, terlihat jalan berlubang setelah diaspal. Kami sangat tidak puas dengan hasilnya,” ungkap salah seorang warga.
Dugaan Kesalahan Teknis dan Material
Warga menduga kerusakan cepat terjadi akibat:
Prime coat diaplikasikan saat kondisi basah
Aspal tidak melekat sempurna dengan lapisan agregat
Kualitas material diduga tidak sesuai standar
Komposisi aspal yang terlalu banyak pasir
“Kemungkinan besar ada kesalahan pada pengaplikasian prime coat, sehingga ikatan lapisan aspal dan agregat tidak kuat,” tambah warga lainnya.
Dugaan Pelanggaran Hukum
Apabila temuan tersebut benar, maka proyek ini berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 59 ayat (1): Penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Pasal 60: Kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan pengguna jasa.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Larangan praktik yang merugikan keuangan negara.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 dan 3: Setiap perbuatan memperkaya diri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana.
Permen PUPR tentang Spesifikasi Umum Bina Marga
Pekerjaan pengaspalan tidak boleh dilakukan saat hujan
Prime coat harus diaplikasikan pada permukaan kering dan bersih
Muncul Dugaan Kongkalikong
Perbedaan mencolok antara klaim pemberitaan media mitra dengan fakta lapangan menimbulkan dugaan adanya kongkalikong antara:
Pihak pelaksana proyek
Oknum di Dinas PUPR Sambas
Media tertentu yang diduga menjadi tameng pencitraan
Dugaan ini semakin menguat karena kerusakan jalan terkesan diabaikan, sementara pemberitaan positif terus digulirkan ke publik.
Tuntutan dan Harapan Warga
Warga menegaskan bahwa mereka bukan menolak pembangunan, namun menuntut:
Perbaikan ulang pekerjaan
Audit teknis dan uji mutu material
Keterbukaan Dinas PUPR Sambas
Tanggung jawab penuh PT Abdi Jasa Tama
“Kami ingin pekerjaan ini diperbaiki sesuai spesifikasi. Ini uang negara, bukan uang pribadi,” tegas warga.
Hingga rilisan ini diterbitkan, Dinas PUPR Sambas dan PT Abdi Jasa Tama belum memberikan penjelasan teknis terbuka terkait temuan kerusakan dan dugaan pelanggaran spesifikasi. Publik mendesak Inspektorat, BPK, dan APH untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh demi menjaga akuntabilitas penggunaan APBD Kabupaten Sambas.
Transparansi, bukan pencitraan, adalah kunci kepercayaan publik.
Sumber: Team Investigasi Media 9 Naga
Penulis : MN
Editor : MN
Sumber Berita: DM / MPGI
