RIAU | Gaperta.com — Jumat, (20 November 2026), Langkah pemerintah menertibkan penguasaan kawasan hutan di Provinsi Riau memasuki babak penting. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare, dinyatakan dicabut berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
Keputusan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut salah satu perusahaan industri kehutanan berskala besar yang terafiliasi dengan kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE), yang dikenal memiliki keterkaitan bisnis dengan pengusaha Sukanto Tanoto.
Berdasarkan informasi dalam keterangan yang disampaikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pencabutan izin tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT

Kebijakan itu disebut sebagai tindak lanjut atas sejumlah temuan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai memerlukan tindakan penertiban pemerintah.
Namun, persoalan yang mengemuka bukan semata-mata mengenai pencabutan izin perusahaan. Di balik ratusan ribu hektare kawasan hutan tersebut, terdapat kepentingan ekologis yang jauh lebih besar, mulai dari keberlangsungan ekosistem gambut, perlindungan kawasan lindung, hingga masa depan habitat gajah Sumatera.
Temuan Satgas PKH: Kebakaran Gambut hingga Bukaan Tambang
Dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan, Satgas PKH mengungkap sejumlah temuan yang dikaitkan dengan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan PT RAPP.
Temuan tersebut mencakup kebakaran lahan gambut yang disebut terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung yang diperkirakan mencapai 211,54 hektare.
Besarnya luasan yang disebut dalam temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan hutan, serta mekanisme pengendalian kegiatan di dalam areal perizinan.
Terlebih, kawasan hutan Riau memiliki peranan penting sebagai penyangga keseimbangan lingkungan, penyimpan karbon, dan habitat berbagai satwa liar yang dilindungi.
Persoalan lain yang mendapat perhatian ialah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, salah satu bentang alam penting bagi keberlangsungan gajah Sumatera.
Kerusakan kawasan penyangga berpotensi mempersempit ruang jelajah satwa, meningkatkan fragmentasi habitat, dan memperbesar kemungkinan konflik antara manusia dan gajah.
Karena itu, penertiban kawasan hutan perlu dipandang sebagai upaya memperbaiki tata kelola lingkungan, bukan hanya tindakan administratif terhadap pemegang perizinan.
Pencabutan Izin Bukan Akhir dari Tanggung Jawab
Pencabutan PBPH PT RAPP, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Satgas PKH, menjadi dasar pemerintah melakukan penertiban dan penguasaan kembali kawasan yang sebelumnya berada dalam areal perizinan perusahaan.
Kendati demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum maupun kewajiban pemulihan lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan usaha sebelumnya.
Apabila ditemukan kerusakan lingkungan yang dapat dibuktikan secara hukum, penanganannya perlu dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penentuan pihak yang bertanggung jawab, penilaian kerugian ekologis, serta penyusunan langkah rehabilitasi.
Di sisi lain, penertiban kawasan hutan berskala besar juga memerlukan kejelasan mengenai pengelolaan aset, keberlanjutan kegiatan yang sah, dan perlindungan hak masyarakat maupun pekerja yang terdampak.
Ketegasan negara dalam menegakkan aturan kehutanan harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik.
Penertiban Melibatkan Sejumlah Lembaga Negara
Langkah penertiban tersebut melibatkan unsur lintas kementerian dan lembaga, mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengendalian pemanfaatan kawasan hutan.
Dalam kegiatan itu disebut hadir sejumlah pejabat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
Turut hadir unsur Pemerintah Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Polda Riau, serta jajaran teknis penegakan hukum dan planologi kehutanan.
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penertiban, tetapi juga menghasilkan pengawasan terpadu agar kawasan yang telah ditertibkan tidak kembali mengalami kerusakan ataupun penguasaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
PT Gemilang Sawit Lestari Juga Menjadi Sasaran Penertiban
Selain PT RAPP, Satgas PKH turut melaksanakan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Penertiban tersebut mencakup pabrik kelapa sawit (PKS) beserta areal perkebunan dengan luas sekitar 42 hektare.
Berdasarkan temuan yang disampaikan Satgas PKH, fasilitas pengolahan sawit perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan yang bersumber dari kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Temuan ini menjadi perhatian karena keberadaan fasilitas pengolahan dapat berkaitan dengan terbentuknya rantai pasok yang mendorong perluasan perkebunan ke kawasan hutan.
Dengan kata lain, persoalan perambahan hutan tidak selalu berhenti pada aktivitas pembukaan lahan. Keberadaan pembeli, pengolah, dan jaringan distribusi hasil perkebunan juga perlu menjadi bagian dari pengawasan.
Atas dasar temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses dan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare yang berkaitan dengan PT GSL.
Langkah penguasaan kembali areal pabrik dan perkebunan juga disebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan penertiban.
Menyelamatkan Hutan, Menjaga Masa Depan Riau
Penertiban kawasan hutan di Riau memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan perizinan perusahaan.
Ekosistem gambut yang rusak dapat kehilangan kemampuannya menyimpan air dan karbon. Sementara itu, pembukaan kawasan lindung berpotensi mempercepat degradasi lingkungan dan meningkatkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pemulihan ekologis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum.
Pemerintah perlu memastikan kawasan yang telah ditertibkan mendapatkan pengawasan berkelanjutan, disertai pemetaan kondisi lingkungan dan langkah rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakannya.
Khusus kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, pemulihan koridor satwa menjadi salah satu aspek penting agar ruang hidup gajah Sumatera tetap terlindungi.
Keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari jumlah hektare kawasan yang kembali berada dalam penguasaan negara. Ukuran yang lebih menentukan adalah apakah kawasan tersebut benar-benar dapat dipulihkan dan dijaga dari kerusakan berikutnya.
Transparansi dan Hak Jawab Tetap Menjadi Bagian Penting
Di tengah besarnya perhatian publik, kejelasan dasar hukum pencabutan izin, hasil pemeriksaan lapangan, serta tindak lanjut terhadap temuan Satgas PKH menjadi hal penting yang perlu disampaikan secara terbuka.
Perusahaan yang disebut dalam penertiban juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan, menyampaikan dokumen pendukung, dan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga penyusunan naskah ini, belum terdapat tanggapan resmi PT RAPP maupun PT GSL yang disertakan dalam bahan pemberitaan mengenai temuan dan keputusan penertiban tersebut.
Redaksi Gaperta.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pada akhirnya, penertiban kawasan hutan harus menjadi momentum pembenahan tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh.
Sebab, hutan bukan sekadar hamparan lahan yang dapat dihitung dalam satuan hektare. Di dalamnya terdapat sumber kehidupan, keseimbangan lingkungan, dan warisan ekologis yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Donal Simanjuntak | Gaperta.com


















