JAKARTA | Gaperta.com — Sabtu, (21 November 2026), Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan, seragam, atau janji pelayanan. Kepercayaan lahir ketika aparat menjalankan kewenangannya dengan jujur, menghormati hak masyarakat, serta berani mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan.
Pesan itulah yang mengemuka dalam sebuah poster edukasi bertajuk “Laporkan Polisi Nakal untuk Kepolisian yang Lebih Baik”, yang diterima redaksi AFjNews.id dari Donal Simanjuntak.
Poster tersebut menampilkan sosok anggota kepolisian dengan tulisan nama “Nazly” pada seragamnya, disertai ajakan kepada masyarakat agar tidak berdiam diri ketika mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum aparat kepolisian.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui pesan “Jangan Diam Saja!”, masyarakat diajak menggunakan saluran pengaduan untuk melaporkan dugaan pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, kekerasan, maupun tindakan tidak terpuji lainnya.
Ajakan tersebut membawa pesan penting bahwa kewenangan kepolisian merupakan amanah negara yang harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.
Polisi Memiliki Kewenangan, Masyarakat Memiliki Hak Mengawasi
Dalam negara hukum, setiap anggota kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Namun, besarnya kewenangan yang diberikan negara juga harus diimbangi dengan pengawasan serta mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka.
Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Pengaduan tersebut bukanlah bentuk permusuhan terhadap Polri. Sebaliknya, laporan yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan dan memperkuat integritas institusi.
Sebab, membiarkan dugaan pelanggaran tanpa pemeriksaan yang memadai berpotensi merugikan masyarakat sekaligus mencederai nama baik anggota kepolisian yang bekerja dengan jujur.
Satu tindakan oknum tidak boleh menjadi ukuran untuk menghakimi seluruh institusi. Namun, nama besar institusi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran.
Pungli, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Wewenang Harus Ditindaklanjuti
Dalam poster tersebut, terdapat tiga pesan utama yang menjadi perhatian, yakni penghentian pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan kekerasan.
Ketiga persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik serta perlindungan hak masyarakat.
Pungutan liar dapat merusak prinsip pelayanan yang adil. Penyalahgunaan wewenang berpotensi menempatkan masyarakat pada posisi yang dirugikan, sedangkan penggunaan kekerasan yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan persoalan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.
Karena itu, setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan sesuai prosedur.
Di sisi lain, masyarakat yang membuat laporan juga harus mengedepankan kejujuran dan menyertakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumentasi, keterangan saksi, waktu kejadian, serta kronologi yang jelas dapat membantu proses pemeriksaan.
Jangan Takut Melapor, tetapi Jangan Menghakimi Tanpa Bukti
Keberanian masyarakat dalam menyampaikan pengaduan merupakan bagian penting dari pengawasan publik.
Namun, keberanian tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab.
Setiap laporan tetap harus diuji kebenarannya. Anggota kepolisian yang dilaporkan juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan memperoleh pemeriksaan yang adil.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi agar mekanisme pengaduan tidak berubah menjadi sarana fitnah, tekanan, ataupun pembunuhan karakter.
Untuk dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik, masyarakat dapat menggunakan kanal pengaduan resmi Propam Polri. Sementara itu, dugaan tindak pidana perlu diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Poster yang diterima redaksi juga mencantumkan kode QR sebagai sarana pelaporan. Meski demikian, masyarakat disarankan memastikan keaslian dan tujuan kode tersebut melalui kanal resmi kepolisian sebelum mengirimkan identitas pribadi maupun dokumen pengaduan.
Menjaga Marwah Polri Berarti Berani Memperbaiki Kekurangan
Institusi kepolisian yang kuat bukanlah institusi yang dianggap tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan institusi yang memiliki keberanian untuk mengakui kekurangan, memeriksa dugaan penyimpangan, dan melakukan pembenahan secara konsisten.
Penegakan disiplin terhadap anggota yang terbukti melanggar justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada aparat yang menjalankan tugas secara profesional.
Sebaliknya, setiap anggota yang bekerja dengan penuh pengabdian patut memperoleh penghargaan dan perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasar.
Semangat tersebut sejalan dengan pesan yang tercantum dalam poster, yakni mewujudkan Polri yang bersih, transparan, dan profesional melalui kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat.
Pada akhirnya, hubungan Polri dan masyarakat tidak semestinya dibangun di atas rasa takut, melainkan kepercayaan, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hukum.
Karena polisi yang baik tidak perlu takut terhadap pengawasan, sementara masyarakat yang bertanggung jawab tidak perlu ragu menyampaikan kebenaran melalui jalur yang sah.
Ajakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran bukan sekadar seruan dalam sebuah poster. Pesan itu menjadi pengingat bahwa menjaga kehormatan institusi kepolisian merupakan tanggung jawab bersama, dengan penegakan hukum yang adil sebagai landasannya.
Penulis: Donal Simanjuntak
Redaksi: AFjNews.id
Catatan redaksi: Artikel ini merupakan pengembangan jurnalistik dari materi poster yang diterima redaksi, bukan laporan mengenai kasus pelanggaran tertentu. Identitas, jabatan, dan asal resmi poster belum diverifikasi secara independen.


















