Najib: Kelangkaan BBM Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H Di Kalbar, Bukan Hanya Masalah Pendistribusian, Tapi Keadilan Sosial, Kemana Peran Pertamina, Butakah Matanya, Kok Hanya Diam ???

- Redaksi

Minggu, 22 Maret 2026 - 07:18 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pontianak, Kalbar
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, masyarakat di berbagai kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat justru dihadapkan pada persoalan serius, yaitu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat, terutama menjelang lebaran, dimana mobilitas masyarakat meningkat untuk keperluan mudik, silaturahmi, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Muhammad Najib selaku Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia ( LPK RI) Kalimantan Barat, menyampaikan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi hampir di setiap kabupaten di Kalimantan Barat merupakan permasalahan serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di lapangan, masyarakat harus mengantri berjam-jam, bahkan ada yang tidak mendapatkan BBM. Lebih miris lagi, muncul praktik penjualan BBM oleh oknum dengan harga mencapai Rp20.000 per liter, yang tentu sangat memberatkan masyarakat kecil.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Kemana pemerintah? Kemana pengawasan dari pihak terkait?

Kemana peran PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab dalam distribusi BBM?

Apakah pemerintah tidak melihat penderitaan masyarakat yang mengantri berjam-jam?

Apakah pemerintah tidak mendengar keluhan rakyatnya?

Dasar Hukum Terkait Kelangkaan BBM dan Perlindungan Konsumen:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Pasal 7: Pelaku usaha berkewajiban menjamin ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan konsumen.
Pasal 8: Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dengan cara yang merugikan konsumen, termasuk penimbunan dan penjualan dengan harga tidak wajar.

Jika terjadi kelangkaan akibat distribusi yang tidak lancar atau adanya dugaan penimbunan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan konsumen.

Negara wajib hadir melindungi masyarakat dari permainan harga dan kelangkaan buatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 40: Badan usaha wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat.

Pelanggaran terhadap distribusi dan penyalahgunaan BBM dapat dikenakan sanksi pidana.

Jika terjadi kelangkaan di hampir seluruh wilayah, maka patut diduga adanya masalah serius dalam sistem distribusi atau pengawasan yang lemah.
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat.
BBM bersubsidi tidak boleh dijual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Penjabaran:

Penjualan BBM hingga Rp20.000 per liter jelas melanggar ketentuan harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah dan harus ditindak tegas.

Dengan adanya kejadian ini, kami dari LPK RI Kalimantan Barat menyatakan:
Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan operasi pasar dan menambah pasokan BBM di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum penimbun dan penjual BBM dengan harga tinggi.

Mendesak PT Pertamina (Persero) untuk bertanggung jawab dan menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab kelangkaan BBM di Kalimantan Barat.

Meminta pengawasan ketat di SPBU agar tidak terjadi penyaluran kepada pihak yang tidak berhak atau penimbunan oleh oknum tertentu.
Menyatakan bahwa kelangkaan BBM menjelang Idul Fitri adalah bentuk kelalaian serius jika tidak segera ditangani, karena berdampak langsung kepada masyarakat luas.

Kelangkaan BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri bukan hanya persoalan distribusi, tetapi persoalan keadilan sosial.

Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban, mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM demi bisa bersilaturahmi dengan keluarga di hari raya. Negara harus hadir, pemerintah harus melihat, dan penegak hukum harus bertindak.

Penulis : MN/Tim-Red

Editor : MN

Sumber Berita: Div. Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia ( LPK RI) Kalimantan Barat

Follow WhatsApp Channel gaperta.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sinyal Kuat Praktik Illegal Logging di Balik Lahan Perkebunan PT PSM Sandai
Menjaga Laut, Melindungi Kehidupan: TNI-AL Ungkap Dugaan Penyeludupan Inex dan Vape di Perairan Batubara
Legitimasi RALB Gugur di Meja Dewan: DPRD Ketapang Desak Bupati Batalkan Surat Dinas Koperasi yang Dinilai Cacat Hukum
Sat Narkoba Polres Belawan Tangkap Satu Bandar dan Dua Pengedar Sabu di Rengas Pulau
Patroli Dini Hari di Medan Marelan, Tim Macan Polres Belawan Amankan Pria Bawa Sajam Jenis Sangkur
Jual Motor Lewat COD Berujung Persoalan Hukum, Polsek Sukatani Disorot: AWIBB Jabar Minta Propam Turun Tangan
Kodaeral I Berhasil Gagalkan Penyeludup 20,7 Kg Sabu Di Aceh Tamiang,” H, Erwin Afrizal, M.M Apresiasi TNI AL
Aset Umat 3 Hektare di Pebayuran Diduga Raib, Beralih Jadi Milik Pribadi
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 06:30 WIB

Sinyal Kuat Praktik Illegal Logging di Balik Lahan Perkebunan PT PSM Sandai

Sabtu, 21 November 2026 - 12:21 WIB

Menjaga Laut, Melindungi Kehidupan: TNI-AL Ungkap Dugaan Penyeludupan Inex dan Vape di Perairan Batubara

Sabtu, 21 November 2026 - 06:48 WIB

Legitimasi RALB Gugur di Meja Dewan: DPRD Ketapang Desak Bupati Batalkan Surat Dinas Koperasi yang Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 21 November 2026 - 03:16 WIB

Sat Narkoba Polres Belawan Tangkap Satu Bandar dan Dua Pengedar Sabu di Rengas Pulau

Sabtu, 21 November 2026 - 03:10 WIB

Patroli Dini Hari di Medan Marelan, Tim Macan Polres Belawan Amankan Pria Bawa Sajam Jenis Sangkur

Berita Terbaru

Hukum & Kriminal

Sinyal Kuat Praktik Illegal Logging di Balik Lahan Perkebunan PT PSM Sandai

Minggu, 22 Nov 2026 - 06:30 WIB