Pengungkapan Dugaan Penyadapan Diminta Tak Berhenti pada Pelaksana, Publik Soroti Pihak Pemberi Perintah

- Redaksi

Minggu, 22 November 2026 - 10:38 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Gaperta.com – Pernyataan kritis yang beredar dalam sebuah video menyoroti pentingnya pengungkapan secara menyeluruh terhadap dugaan penyadapan, termasuk pihak yang diduga berada di balik pemberian perintah.

Dalam pernyataan tersebut, muncul desakan agar proses pengungkapan tidak hanya berhenti pada LSP dan jajaran di bawahnya, melainkan juga menelusuri siapa pihak yang memiliki kewenangan, mengambil keputusan, serta diduga menjadi aktor utama dalam perkara tersebut.

“Semoga otak pemberi perintah penyadapan juga diungkap, jangan di-cut sampai LSP dan jajaran di bawahnya,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam video tersebut.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan itu juga menekankan pentingnya keterbukaan kepada masyarakat dalam proses penanganan perkara, serta mengingatkan agar tidak ada fakta yang sengaja ditutup-tutupi demi melindungi pihak tertentu.

“Jangan menyimpan bangkai pada rakyat. Tentu rakyat mencium bau busuk, mana yang bisa diungkap dan mana yang disembunyikan untuk diselamatkan,” lanjut pernyataan tersebut.

Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Sorotan

Pernyataan tersebut mencerminkan tuntutan agar proses penegakan hukum maupun pengungkapan suatu perkara dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan tidak tebang pilih.

Publik pada prinsipnya berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai suatu perkara yang menjadi perhatian masyarakat, terutama apabila menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, tindakan penyadapan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pengungkapan perkara yang komprehensif dinilai penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga menelusuri rantai komando dan tanggung jawab apabila terdapat dugaan pelanggaran.

Jangan Ada Fakta yang Ditutupi

Desakan agar seluruh fakta dibuka menjadi pesan utama dalam pernyataan yang beredar tersebut. Masyarakat mengharapkan penanganan perkara dilakukan berdasarkan bukti, prosedur hukum, serta prinsip keadilan.

Namun, dugaan keterlibatan pihak tertentu maupun adanya perintah penyadapan tetap perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Keterbukaan informasi, independensi penyelidikan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi dan proses penegakan hukum.

Hingga informasi dalam video tersebut dapat diverifikasi lebih lanjut, identitas pihak yang menyampaikan pernyataan, konteks lengkap perkara, serta tanggapan pihak-pihak yang disebut masih memerlukan konfirmasi.

Gaperta.com akan terus mengikuti perkembangan informasi dan mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, serta praduga tak bersalah dalam pemberitaan.

Redaksi Gaperta.com

Follow WhatsApp Channel gaperta.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Buhuta Lamahu Kota Bitung Resmi Dikukuhkan, Perkuat Peran Adat dalam Pemberdayaan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan
Hari Anak Sedunia 2026: Adv. Rara Feminism Serukan Perlindungan Generasi Alpha dari Kekerasan Seksual dan Ancaman Dunia Digital
Tak Hanya Menjaga Samudra, TNI AL Hadir untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Rakyat
Muhammad Saleh Nahkodai APPSI Kota Jambi, Sudaryono Dorong Pedagang Pasar Jadi Kekuatan Ekonomi Rakyat dan Mitra Program MBG
Kemerdekaan Pers adalah Pilar Demokrasi, Rara Aktivis Feminisme: Melindungi Jurnalis Berarti Menjaga Hak Konstitusional Rakyat
Kapolres Pelabuhan Belawan Pimpin Sertijab Kasat Reskrim dan Kasat Lantas
Dirut Pelindo Achmad Muchtasyar Lakukan Kunjungan Kerja Kewilayah Pelindo Regional I Belawan
Jorry Lomboan Dipercaya Pimpin DPC GANN Kota Bitung, Konsolidasi Pengurus Perkuat Gerakan Antinarkoba di Sulawesi Utara
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 10:38 WIB

Pengungkapan Dugaan Penyadapan Diminta Tak Berhenti pada Pelaksana, Publik Soroti Pihak Pemberi Perintah

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Buhuta Lamahu Kota Bitung Resmi Dikukuhkan, Perkuat Peran Adat dalam Pemberdayaan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan

Jumat, 20 November 2026 - 09:59 WIB

Hari Anak Sedunia 2026: Adv. Rara Feminism Serukan Perlindungan Generasi Alpha dari Kekerasan Seksual dan Ancaman Dunia Digital

Kamis, 19 November 2026 - 23:35 WIB

Tak Hanya Menjaga Samudra, TNI AL Hadir untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 - 12:13 WIB

Muhammad Saleh Nahkodai APPSI Kota Jambi, Sudaryono Dorong Pedagang Pasar Jadi Kekuatan Ekonomi Rakyat dan Mitra Program MBG

Berita Terbaru

Hukum & Kriminal

Sinyal Kuat Praktik Illegal Logging di Balik Lahan Perkebunan PT PSM Sandai

Minggu, 22 Nov 2026 - 06:30 WIB