JAMBI | Gaperta.com – Persoalan hukum yang berlarut-larut kembali menguji kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Pada hari pertama kerja Kapolda Jambi yang baru, Senin (16/11/2026), sejumlah anggota Koperasi Fajar Pagi, Desa Betung, mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jambi untuk menuntut kejelasan penanganan perkara dugaan penggelapan lahan perkebunan kelapa sawit.
Bukan sekadar menyampaikan aspirasi, kedatangan mereka membawa pertanyaan serius: mengapa 12 orang yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka belum juga ditahan, sementara aktivitas pemanenan kelapa sawit di lahan yang disengketakan diklaim masih terus berlangsung?
Bagi anggota koperasi, persoalan ini bukan semata menyangkut prosedur penyidikan. Di balik sengketa yang belum menemukan titik terang, terdapat kepentingan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada hasil perkebunan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Status Tersangka Sudah Ada, Persoalan di Lapangan Belum Berakhir
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan anggota Koperasi Fajar Pagi terhadap perkembangan penanganan perkara yang telah berjalan sejak April 2025.
Perkara itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/153/IV/2025/SPKT/Polda Jambi, tertanggal 28 April 2025, dengan pelapor Anda Pratama.
Menurut keterangan yang disampaikan massa, sebanyak 12 orang telah menyandang status tersangka. Namun, mereka mempertanyakan belum adanya tindakan penahanan terhadap para tersangka tersebut.
Kekecewaan semakin meningkat karena pihak koperasi mengklaim bahwa lahan yang menjadi objek perkara masih dikuasai dan hasil tandan buah segar (TBS) kelapa sawitnya terus dipanen oleh pihak-pihak yang dipersoalkan.
Apabila klaim tersebut terbukti, persoalan yang harus dijawab tidak hanya berkaitan dengan perkembangan penyidikan, tetapi juga bagaimana perlindungan terhadap kepentingan para pihak selama proses hukum berlangsung.
Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Namun, bagi masyarakat yang merasa dirugikan, kepastian mengenai perkembangan perkara dan perlindungan hak ekonomi menjadi persoalan yang tidak kalah penting.
Dugaan Lobi Aparat Disuarakan, Perlu Pembuktian dan Klarifikasi
Dalam aksi tersebut, salah seorang orator menyampaikan dugaan adanya upaya pendekatan atau lobi terhadap aparat penegak hukum menggunakan uang yang disebut berasal dari hasil panen kelapa sawit.
Bahkan, dalam orasi massa, dugaan tersebut dikaitkan dengan pihak di lingkungan kejaksaan.
Pernyataan itu merupakan tudingan yang disampaikan peserta aksi dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa bukti serta pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena menyangkut integritas lembaga penegak hukum, tudingan tersebut semestinya memperoleh klarifikasi secara terbuka dari pihak-pihak terkait.
Transparansi menjadi penting agar tuduhan yang belum terbukti tidak berkembang menjadi penghakiman publik, sekaligus memastikan setiap dugaan penyimpangan yang memiliki dasar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.
Sepuluh Perwakilan Koperasi Diterima Jajaran Wasidik
Setelah menyampaikan orasi di depan Mapolda Jambi, sebanyak 10 orang perwakilan Koperasi Fajar Pagi diterima jajaran Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi.
Pertemuan berlangsung di ruang Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, lantai III Mapolda Jambi, dengan Kanit Wasidik, Faisal, mewakili jajaran pengawasan penyidikan.
Dalam dialog tersebut, perwakilan koperasi menyampaikan sejumlah persoalan yang menurut mereka belum memperoleh penyelesaian memadai.
Dua hal menjadi perhatian utama, yakni belum dilakukannya penahanan terhadap 12 tersangka dan proses pemberkasan perkara yang dinilai berjalan lambat menuju tahap dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kanit Wasidik menyampaikan bahwa seluruh keluhan akan ditampung dan diteruskan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum serta Kapolda Jambi.
Namun, bagi perwakilan koperasi, penyampaian aspirasi kepada pimpinan belum cukup apabila tidak diikuti kejelasan langkah dan perkembangan penanganan perkara.
Penyidik Diminta Menjelaskan Alasan Belum Dilakukan Penahanan
Dalam pertemuan yang sempat diskors tersebut, penyidik Subdirektorat II Harda turut dihadirkan untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan.
Salah satu pertanyaan yang mengemuka berkaitan dengan alasan belum dilakukannya penahanan terhadap para tersangka.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam pertemuan, penyidik menyebut keputusan mengenai penahanan berada pada kewenangan pimpinan, dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum.
Penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan perwakilan koperasi yang menginginkan kejelasan mengenai pertimbangan hukum dan perkembangan penyidikan.
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa status tersangka tidak secara otomatis mewajibkan penyidik melakukan penahanan.
Penahanan merupakan tindakan hukum yang harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Karena itu, persoalan yang patut mendapat perhatian bukan semata mengapa tersangka belum ditahan, melainkan apakah keputusan penyidik telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan dapat dijelaskan secara profesional.
Pemberkasan Belum Tuntas, Keterangan 32 Saksi Jadi Perhatian
Selain persoalan penahanan, perkembangan pemberkasan juga menjadi pembahasan penting.
Dalam pertemuan tersebut, penyidik menyampaikan adanya kebutuhan melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk pemeriksaan terhadap 32 orang saksi dan keterangan ahli dari Dinas Koperasi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lanjutan dari pihak koperasi mengenai tahapan penyidikan yang telah dilaksanakan serta langkah yang masih diperlukan sebelum berkas perkara dapat dinyatakan lengkap.
Penyelesaian berkas secara cermat memang menjadi kewajiban penyidik. Namun, proses tersebut juga perlu berjalan dengan kepastian prosedur agar perkara tidak terus berlarut tanpa perkembangan yang jelas.
Di sinilah pentingnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, termasuk memastikan petunjuk kelengkapan berkas ditindaklanjuti secara terukur.
Mike Mariana Siregar Pertanyakan Perlindungan Hak Koperasi
Dalam forum tersebut, Mike Mariana Siregar turut menyuarakan kegelisahan terhadap belum adanya tindakan penahanan, terutama karena terdapat klaim bahwa aktivitas yang dipersoalkan masih berlangsung di lahan objek perkara.
Ia mempertanyakan apakah terdapat ketentuan yang menghalangi penyidik melakukan penahanan apabila seseorang yang telah berstatus tersangka diduga kembali melakukan perbuatan serupa.
Pertanyaan tersebut mencerminkan kekhawatiran pihak koperasi terhadap kemungkinan berlanjutnya kerugian ekonomi selama proses hukum belum memperoleh penyelesaian.
Namun, dugaan perbuatan yang berulang tetap harus dibuktikan secara tersendiri dan dinilai berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak koperasi berharap penyidik tidak hanya memberikan penjelasan mengenai status perkara, tetapi juga memastikan setiap laporan mengenai dugaan aktivitas lanjutan di lahan yang disengketakan diperiksa secara objektif.
Ujian Transparansi Penegakan Hukum di Awal Kepemimpinan Kapolda Jambi
Aksi Koperasi Fajar Pagi yang berlangsung bertepatan dengan hari pertama kerja Kapolda Jambi menjadi perhatian tersendiri.
Momentum tersebut menempatkan harapan masyarakat terhadap kepemimpinan kepolisian pada persoalan yang sangat mendasar, yakni keterbukaan, profesionalitas, dan kepastian hukum.
Pihak koperasi mengharapkan adanya perhatian serius dari pimpinan Polda Jambi agar perkembangan perkara dapat diketahui secara jelas, tanpa mengabaikan hak para tersangka untuk memperoleh proses hukum yang adil.
Sebab, keadilan tidak hanya menyangkut kepentingan pihak yang melapor, tetapi juga perlindungan terhadap setiap orang yang sedang menjalani proses hukum.
Penegakan hukum yang berwibawa bukan diukur dari banyaknya orang yang ditahan, melainkan dari ketepatan tindakan, kejelasan proses, independensi penyidikan, dan kemampuan negara melindungi hak seluruh pihak.
Setelah berdialog dengan jajaran Wasidik dan penyidik Subdit II Harda, massa Koperasi Fajar Pagi akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Namun, berakhirnya demonstrasi tidak serta-merta mengakhiri persoalan yang mereka suarakan.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi pimpinan Polda Jambi maupun pihak para tersangka dalam bahan pemberitaan yang diterima redaksi terkait seluruh keberatan dan tudingan peserta aksi.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi pihak-pihak terkait.
Kini, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya mengenai kemungkinan penahanan terhadap 12 tersangka, melainkan juga kapan perkara tersebut memperoleh kejelasan hukum dan bagaimana hak ekonomi anggota koperasi dapat dilindungi selama proses penyidikan berlangsung.
Sebab, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil perkebunan, setiap hari tanpa kepastian bukan sekadar penantian administratif, tetapi juga menyangkut keberlangsungan penghidupan mereka.
(Donal Simanjuntak | Gaperta.com)


















