SAROLANGUN | Gaperta.com – Dugaan aksi pembacokan yang disebut melibatkan pekerja di kawasan pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) Desa Petiduran, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, memunculkan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar tindak kekerasan.
Peristiwa yang informasinya beredar di sejumlah media sosial tersebut kembali membuka pertanyaan mengenai pengawasan terhadap aktivitas pengeboran minyak tanpa izin yang diduga telah berlangsung cukup lama di kawasan Mandiangin Timur.
Jika benar aktivitas pengeboran minyak ilegal berlangsung secara terbuka, mengapa praktik tersebut masih dapat berjalan? Siapa yang mengoperasikannya, dari mana modalnya, dan sejauh mana langkah penertiban yang telah dilakukan aparat berwenang?
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan ini penting karena aktivitas pengeboran minyak ilegal tidak hanya berkaitan dengan potensi pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan pekerja, keamanan masyarakat, risiko kebakaran, serta ancaman pencemaran lingkungan.
Kasus Pembacokan Ditangani Polsek, Konfirmasi Kapolsek Belum Dijawab
Dalam upaya memperoleh penjelasan resmi, awak media menghubungi Kasatreskrim Polres Sarolangun, IPTU Rimhot Nainggolan, S.H., M.H., melalui pesan WhatsApp.
Menurut keterangan yang diterima redaksi, Kasatreskrim menyampaikan bahwa penanganan perkara dugaan pembacokan tersebut berada di Polsek Mandiangin. Ia kemudian mengarahkan awak media untuk berkoordinasi dengan Kapolsek Mandiangin, HM Sihombing, sekaligus memberikan nomor kontak yang bersangkutan.
Namun, ketika awak media mengirimkan permintaan konfirmasi melalui WhatsApp, pesan tersebut terpantau telah dibaca, tetapi hingga laporan ini disusun belum memperoleh tanggapan.
Belum adanya jawaban tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Meski demikian, penjelasan resmi tetap diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian, kondisi korban, identitas pihak yang diduga terlibat, serta perkembangan penanganan perkara.
Terlebih, dugaan tindak kekerasan itu disebut terjadi di lingkungan aktivitas pengeboran minyak ilegal. Karena itu, penyelidikan seharusnya juga memperhatikan kemungkinan adanya hubungan antara peristiwa kekerasan dan kegiatan yang berlangsung di lokasi.
Illegal Drilling di Petiduran, Siapa yang Mengawasi dan Siapa yang Bertanggung Jawab?
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, aktivitas pengeboran minyak yang diduga tidak memiliki izin disebut masih menjadi persoalan di Desa Petiduran dan kawasan sekitarnya.
Informasi tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan lokasi kegiatan, status perizinan, pihak pengelola, serta kondisi operasional sebenarnya.
Namun, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan penindakan terhadap pekerja lapangan semata.
Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri pihak yang menyediakan modal, mengendalikan kegiatan, menampung hasil produksi, hingga jaringan distribusi minyak yang dihasilkan.
Jangan sampai pekerja kecil menjadi satu-satunya pihak yang menghadapi proses hukum, sementara pemodal dan pengendali kegiatan justru luput dari penyelidikan.
Penegakan hukum yang menyeluruh harus mampu menjangkau pihak yang paling bertanggung jawab, berdasarkan alat bukti dan peran masing-masing.
Kapolda Jambi Didesak Bertindak, Jangan Hanya PETI yang Menjadi Sasaran
Maraknya pemberitaan mengenai aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi seharusnya menjadi momentum untuk memperluas perhatian terhadap berbagai bentuk kegiatan ekstraktif ilegal, termasuk pengeboran minyak bumi tanpa dasar hukum yang sah.
Kapolda Jambi, Irjen Pol. Widodo, diharapkan dapat memastikan bahwa upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal drilling memperoleh perhatian yang sama seriusnya.
Publik membutuhkan langkah konkret, bukan hanya pernyataan komitmen.
Apabila benar terdapat aktivitas pengeboran minyak tanpa izin di Desa Petiduran, aparat perlu menjelaskan apakah lokasi tersebut telah dipetakan, pernah diperiksa, atau menjadi sasaran operasi penertiban.
Jika penindakan sebelumnya telah dilakukan, bagaimana hasilnya? Apakah kegiatan kembali beroperasi? Apakah terdapat pihak yang berulang kali menjalankan aktivitas serupa?
Penegakan hukum tidak boleh terlihat tegas hanya ketika sebuah peristiwa menjadi viral. Pengawasan harus berjalan sebelum muncul korban, konflik, ataupun bencana.
Dugaan Perlindungan Oknum Harus Dibuktikan, Bukan Dibiarkan Menjadi Isu
Salah satu persoalan yang patut diantisipasi dalam penanganan aktivitas ekonomi ilegal adalah kemungkinan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan tersebut.
Namun, dugaan keterlibatan oknum aparat tidak boleh dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila dalam penyelidikan ditemukan indikasi adanya pihak yang menerima keuntungan, memberikan perlindungan, atau menyalahgunakan kewenangan untuk melancarkan aktivitas ilegal drilling, temuan tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan apabila terdapat bukti keterlibatan pihak lain.
Sebaliknya, setiap tuduhan harus diuji secara objektif agar tidak merugikan pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
Keberanian menindak pelanggaran dan ketegasan menjaga asas praduga tak bersalah merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan.
Ancaman Pidana Illegal Drilling Bukan Persoalan Ringan
Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi tanpa dasar hukum yang sah berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah mengalami perubahan, mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa kontrak kerja sama yang sah.
Penerapan ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan aturan terbaru, unsur perbuatan, dan hasil penyidikan.
Apabila kegiatan pengeboran juga menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, aparat dapat mendalami kemungkinan penerapan ketentuan hukum lingkungan hidup sesuai bukti dan unsur pelanggarannya.
Di luar persoalan pidana, pengeboran minyak yang tidak memenuhi standar keselamatan berpotensi menimbulkan kebakaran, ledakan, pencemaran tanah, hingga ancaman terhadap keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.
Karena itu, pemeriksaan perlu melibatkan instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang energi, keselamatan, dan lingkungan hidup.
Polres Sarolangun Diminta Membuka Perkembangan Penanganan Perkara
Peristiwa dugaan pembacokan di Desa Petiduran menjadi momentum bagi aparat untuk memberikan penjelasan menyeluruh kepada masyarakat.
Setidaknya terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara terbuka:
1. Bagaimana kronologi sebenarnya dugaan pembacokan dan bagaimana kondisi korban?
2. Apakah sudah terdapat laporan polisi, pihak yang diperiksa, atau penetapan tersangka?
3. Benarkah peristiwa tersebut berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal?
4. Apakah lokasi pengeboran memiliki dasar perizinan atau kontrak kerja sama yang sah?
5. Siapa pihak yang mengelola dan membiayai aktivitas pengeboran di kawasan tersebut?
6. Apakah sebelumnya pernah dilakukan penertiban, dan bagaimana hasilnya?
7. Apakah terdapat indikasi keterlibatan pihak lain dalam memfasilitasi kegiatan yang diduga melanggar hukum?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya menerima informasi yang beredar di media sosial tanpa kepastian mengenai fakta dan proses hukumnya.
Jangan Tunggu Korban Berikutnya, Penegakan Hukum Harus Menyentuh Akar Persoalan
Dugaan pembacokan di kawasan pengeboran minyak Desa Petiduran tidak seharusnya dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri sebelum seluruh fakta diperiksa.
Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya hubungan antara tindak kekerasan dan aktivitas pengeboran ilegal, maka penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh.
Jangan sampai aparat baru bergerak ketika terjadi pembacokan, kebakaran, atau korban jiwa, sementara potensi bahaya dari kegiatan yang diduga ilegal telah lama menjadi perhatian masyarakat.
Kini perhatian tertuju kepada Polsek Mandiangin, Polres Sarolangun, dan Polda Jambi untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan, profesional, serta tanpa pandang bulu.
Masyarakat berhak mengetahui apakah informasi mengenai aktivitas illegal drilling di Desa Petiduran benar adanya, bagaimana status hukumnya, dan langkah apa yang telah dilakukan untuk menjamin keselamatan serta ketertiban di kawasan tersebut.
Sebab, hukum yang berwibawa bukan hanya mampu mengungkap siapa pelaku kekerasan, tetapi juga berani menelusuri persoalan yang mungkin menjadi latar belakangnya.
Hingga naskah ini disusun, redaksi masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak Polsek Mandiangin mengenai perkembangan penanganan perkara.
Redaksi Gaperta.com tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penyampaian informasi kepada seluruh pihak terkait demi terpenuhinya prinsip pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: Donal Simanjuntak
Gaperta.com – Aktual, Kritis, dan Berimbang


















