DPR Sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria, Akademisi Tekankan Kepastian Hukum dan Keadilan

- Redaksi

Selasa, 22 September 2026 - 13:33 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA –
Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (22/9/2026).

Pengesahan ini menjadi tonggak penting pembaruan hukum agraria nasional. Untuk pertama kalinya, reforma agraria diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang yang mencakup perencanaan, penetapan lokasi prioritas, subjek dan objek reforma agraria, redistribusi tanah, penyelesaian konflik, hingga penguatan kelembagaan.

Akademisi Hukum Agraria Dr. Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H., menilai pengesahan ini harus ditempatkan sebagai momentum penguatan politik hukum agraria, bukan sebagai garis finis.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Reforma agraria tidak dapat dipahami hanya sebagai redistribusi tanah. Secara konseptual, ini adalah proses penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang harus berjalan bersama kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Mustika di Jakarta, Senin (22/9/2026).

Menurut Mustika, keberhasilan UU ini akan sangat ditentukan pada tahap implementasi. Ia menyoroti krusialnya pembentukan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA).

“LPRA harus diikuti pembagian kewenangan yang jelas, koordinasi antar-lembaga yang kuat, basis data agraria yang akurat, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Tanpa itu, UU ini berisiko berhenti sebagai norma di atas kertas,” ujarnya.

Ia menegaskan, tolak ukur keberhasilan reforma agraria bukan sekadar luas tanah yang dibagikan.

“Dalam perspektif hukum, keberhasilan tidak cukup diukur dari berapa banyak tanah didistribusikan. Yang lebih penting adalah apakah penataan itu mampu memberi kepastian dan perlindungan hukum, mengurangi ketimpangan penguasaan, dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” jelasnya.

Mustika juga menekankan pentingnya keterkaitan antara land reform dan access reform. Menurutnya, masyarakat penerima tanah harus didukung pemberdayaan nyata.

“Penerima akses tanah perlu dukungan akses ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan pasar. Tanpa itu, tanah tidak akan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan,” katanya.

Terkait penyelesaian konflik agraria yang selama ini menjadi bom waktu, ia meminta penyelesaian dilakukan secara objektif dan berbasis bukti.

“Penyelesaian konflik harus berbasis data dan bukti, menjunjung kepastian hukum, keadilan, partisipasi masyarakat, dan due process of law. Jangan ada lagi penyelesaian yang mengabaikan prosedur,” tegasnya.

Mustika menyimpulkan, pengesahan UU Reforma Agraria adalah milestone, namun pekerjaan besar baru dimulai.

“Pengesahan ini adalah milestone pembaruan hukum agraria. Ukuran keberhasilannya akan terlihat ketika norma ini benar-benar bekerja dalam realitas sosial dan memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Reforma agraria tidak boleh berhenti sebagai kebijakan normatif, tapi harus menjadi instrumen penataan agraria yang berkelanjutan, konsisten, transparan, dan partisipatif,” pungkasnya.

Sumber: Akademisi Hukum Agraria Dr. Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H.,

Follow WhatsApp Channel gaperta.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kodaeral I dan KPKNL Banda Aceh Perkuat Benteng Hukum Aset Negara, Laksda TNI Deny Septiana Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah di Aceh
Polres Pelabuhan Belawan Gelar Apel Pasukan Ops Zebra Toba 2026, Siap Tingkatkan Keselamatan Berlalu Lintas
Polisi Hadir Membangun Karakter Generasi Bangsa, Wakapolres Labuhanbatu Pimpin Upacara di SMKS Pemda Rantauprapat
Dilantik Bupati Kerinci, Mensediar Resmi Menjabat Sebagai Direktur Utama Perumda Tirta Sakti Periode 2026 – 2031
Di Tengah Efisiensi Anggaran, Monadi Tinjau Jalan Sungai Tanduk–Danau Tinggi: Pembangunan Jangan Sekadar Jadi Proyek!
Bangun Masa Depan SDM Kesehatan, Bupati Nias Selatan Gandeng Institut Kesehatan Helvetia Medan
Jumat Berkah, Bid Humas Polda Sumut Bagikan Nasi Kotak kepada Warga
Menanamkan Jiwa Maritim Sejak Dini, Pelindo Ajak Siswa SMP Pertiwi Menyelami Dunia Kepelabuhanan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:05 WIB

Kodaeral I dan KPKNL Banda Aceh Perkuat Benteng Hukum Aset Negara, Laksda TNI Deny Septiana Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah di Aceh

Senin, 16 November 2026 - 02:12 WIB

Polisi Hadir Membangun Karakter Generasi Bangsa, Wakapolres Labuhanbatu Pimpin Upacara di SMKS Pemda Rantauprapat

Minggu, 15 November 2026 - 14:54 WIB

Dilantik Bupati Kerinci, Mensediar Resmi Menjabat Sebagai Direktur Utama Perumda Tirta Sakti Periode 2026 – 2031

Minggu, 15 November 2026 - 14:50 WIB

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Monadi Tinjau Jalan Sungai Tanduk–Danau Tinggi: Pembangunan Jangan Sekadar Jadi Proyek!

Sabtu, 14 November 2026 - 02:23 WIB

Bangun Masa Depan SDM Kesehatan, Bupati Nias Selatan Gandeng Institut Kesehatan Helvetia Medan

Berita Terbaru