JAMBI | Gaperta.com – Perjalanan panjang sebuah pengaduan hukum yang bergulir sejak Oktober 2024 kembali menjadi sorotan. Heriyanto, warga yang mengajukan pengaduan terhadap Muhammad Fadhil Arief ke Polres Batang Hari, Provinsi Jambi, meminta aparat kepolisian memberikan kepastian hukum atas perkara yang menurutnya belum memperoleh penyelesaian.
Persoalan tersebut kembali mengemuka setelah Heriyanto mengaku menerima surat undangan klarifikasi dari penyidik Satreskrim Polres Batang Hari pada 5 November 2026, beberapa jam setelah jadwal pemeriksaan yang tercantum dalam surat tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas administrasi penyelidikan, khususnya dalam memastikan pihak yang diundang memperoleh pemberitahuan dengan waktu yang memadai.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengaduan Sejak 2024, Heriyanto Pertanyakan Kelanjutannya
Kepada awak media, Heriyanto menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan surat permohonan kelanjutan proses hukum kepada Kapolres Batang Hari melalui Kasat Reskrim pada 19 Oktober 2026.
Surat tersebut berkaitan dengan pengaduan yang sebelumnya diajukan pada 16 Oktober 2024, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor STBPP/417/X/2024/Sat Reskrim Polres Batang Hari.
Dalam pengaduannya, Heriyanto mempersoalkan dugaan pencemaran nama baik dan persangkaan palsu yang menurutnya dilakukan oleh Muhammad Fadhil Arief.
Heriyanto menyatakan bahwa pengaduan tersebut berawal dari persoalan hukum sebelumnya, ketika dirinya dilaporkan ke Polda Jambi pada 2 Oktober 2024 atas dugaan pelanggaran ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor Lapduan/196/X/RE.2.5./2024/Ditreskrimsus Polda Jambi.
Menurut Heriyanto, perkembangan penanganan laporan sebelumnya menjadi salah satu dasar dirinya meminta agar pengaduan di Polres Batang Hari kembali ditindaklanjuti.
Penyelidikan Laporan Sebelumnya Dihentikan
Heriyanto merujuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP3D) kedua dari Bareskrim Polri, Nomor B/15135/VIII/RES.7.5./2026, tertanggal 13 Agustus 2026.
Berdasarkan isi surat sebagaimana disampaikan Heriyanto, Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri telah melakukan pengawasan dan asistensi terhadap penanganan pengaduan di Ditreskrimsus Polda Jambi.
Hasil asistensi tersebut, menurutnya, menyebutkan bahwa penyelidikan telah dihentikan berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan peristiwa yang diadukan bukan merupakan tindak pidana.
Meski demikian, penghentian penyelidikan atas suatu laporan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pelapor sebelumnya telah melakukan pencemaran nama baik ataupun persangkaan palsu. Dugaan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian tersendiri sesuai ketentuan hukum.
Heriyanto berharap perkembangan perkara sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam menelaah pengaduan yang diajukannya.
Sempat Ditunda karena Pilkada 2024
Dalam keterangannya, Heriyanto juga mengungkapkan bahwa pengaduannya pernah ditunda sehubungan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Hal itu, menurutnya, tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HPL) Nomor B/1417/X/2024/Reskrim, tertanggal 25 Oktober 2024.
Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa pengaduan telah diterima, tetapi penanganannya untuk sementara ditunda selama berlangsungnya tahapan Pilkada dan akan dilanjutkan setelah pelaksanaan pemilihan selesai.
Kini, setelah dua tahun berlalu sejak pengaduan awal, Heriyanto berharap memperoleh penjelasan mengenai tahapan penanganan perkara dan langkah hukum yang akan ditempuh penyidik.
Undangan Klarifikasi Datang Terlambat, Heriyanto Pertanyakan Mekanisme Pemanggilan
Persoalan lain muncul ketika penyidik Polres Batang Hari menerbitkan dua surat tertanggal 4 November 2026.
Kedua surat tersebut masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/2774/XI/RES.1.14/2026/Reskrim dan Surat Undangan Klarifikasi Saksi Nomor B/2775/XI/RES.1.14/2026/Reskrim.
Menurut Heriyanto, kedua dokumen dikirimkan dalam satu paket melalui jasa pengiriman J&T dan baru diterimanya pada 5 November 2026 sekitar pukul 13.00 WIB.
Sementara itu, dalam surat undangan klarifikasi, dirinya dijadwalkan hadir di Ruang Unit Tipiter Satreskrim Polres Batang Hari pada hari yang sama, pukul 10.00 WIB.
Artinya, berdasarkan keterangan Heriyanto, undangan tersebut diterima sekitar tiga jam setelah waktu pemeriksaan yang dijadwalkan.
“Bagaimana mungkin saya dapat memenuhi undangan pemeriksaan pukul 10.00 WIB, sementara suratnya baru saya terima sekitar pukul 13.00 WIB pada hari yang sama?” ungkap Heriyanto mempertanyakan mekanisme penyampaian undangan tersebut.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghindari proses klarifikasi. Sebaliknya, ia menginginkan kesempatan memberikan keterangan agar pengaduannya dapat ditangani secara objektif.
Kendati demikian, keterlambatan penerimaan surat tersebut masih perlu diklarifikasi kepada pihak kepolisian, termasuk mengenai waktu pengiriman, metode pemberitahuan, dan kemungkinan penjadwalan ulang pemeriksaan.
Kepastian Hukum Tidak Boleh Berlarut-larut
Heriyanto berharap kepolisian memberikan perhatian serius terhadap pengaduannya, bukan semata-mata karena perkara tersebut telah berlangsung cukup lama, tetapi juga demi menjamin hak setiap warga negara memperoleh pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel.
Ia menyampaikan bahwa selama menjalankan aktivitas jurnalistik, dirinya memiliki hubungan kemitraan dengan sejumlah institusi kepolisian, termasuk dalam penyebarluasan informasi kegiatan pelayanan masyarakat.
Namun, menurutnya, hubungan kemitraan tersebut tidak mengurangi haknya untuk mempertanyakan perkembangan penanganan pengaduan yang telah disampaikan melalui prosedur resmi.
“Saya hanya meminta agar pengaduan ini diproses secara profesional dan diberikan kepastian hukum. Saya percaya kepolisian dapat memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat,” ujarnya.
Ruang Klarifikasi bagi Kepolisian dan Pihak Teradu
Perkara ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi, terutama mengenai status terkini pengaduan Heriyanto, tindak lanjut setelah penundaan pada 2024, serta mekanisme penyampaian surat undangan klarifikasi pada November 2026.
Penjelasan dari Satreskrim Polres Batang Hari menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan pengaduan berjalan sesuai prosedur.
Di sisi lain, Muhammad Fadhil Arief sebagai pihak yang disebut dalam pengaduan juga memiliki hak untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi terhadap tuduhan yang disampaikan.
Hingga naskah ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Batang Hari maupun tanggapan Muhammad Fadhil Arief yang disertakan dalam bahan pemberitaan. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan Heriyanto harus tetap ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang melapor dan siapa yang dilaporkan. Lebih jauh, perkara tersebut menjadi pengingat pentingnya kepastian prosedur, keterbukaan informasi, serta perlakuan yang adil terhadap setiap pihak dalam proses penegakan hukum.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dibangun melalui penyelesaian perkara, tetapi juga melalui ketepatan pelayanan dan transparansi pada setiap tahap penanganannya.
Penulis: Donal | Gaperta.com
