BELAWAN | Gaperta.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan meraih dua penghargaan yaitu yang pertama kantor Imigrasi teraktif kedua dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi dan penghargaan kedua pegawai Imigrasi Belawan Bayu Segara berhasil meraih penghargaan sebagai petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) teraktif keempat.
Penghargaan diberikan saat acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) Tahun 2026, yang digelar Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 28-30 Oktober 2026 di Hotel Novotel Tangerang,Banten,Jawa Barat
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Intelijen Keimigrasian Agus Waluyo kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk dan Perwakilan Pimpasa Imigrasi Belawan Bayu Segara.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi dan mengoptimalkan peran Pimpasa sebagai penghubung antara Imigrasi dan masyarakat,” ucap Eko dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026) di kantornya di Belawan.
Didampingi perwakilan petugas Pimpasa Bayu Segara, Eko menerangkan Program Desa Binaan Imigrasi, tidak hanya bertujuan untuk pengawasan, tetapi juga hadir memberikan edukasi, membangun kesadaran hukum, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi pelanggaran
keimigrasian.
Kegiatan diisi dengan berbagai materi terkait penguatan peran Pimpasa pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) perlindungan calon pekerja imigran,serta peningkatan sinergi lintas instansi.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana perdagangan orang melalui kolaborasi bersama masyarakat dan instansi terkait,” imbuhnya.
Eko menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan Program Desa Binaan Imigrasi secara berkelanjutan. Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi hukum, serta optimalisasi peran petugas Pimpasa, lanjut dia, akan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan keimigrasian yang responsif dan berbasis partisipasi masyarakat.
Eko menekankan keaktifan program tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko soal penguatan fungsi keimigrasian yang harus dilaksanakan secara proaktif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Inilah wujud nyata semangat ‘Imigrasi untuk Rakyat’, terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
( Bambang Hermanto )
