Soal Perampasan Tanah Adat, Strategi Mahfud MD Adalah Tertibkan Birokrasi dan Penegak Hukum

Minggu, 21 Januari 2024 – 20:40 WIB

Jakarta – Salah satu pertanyaan yang diajukan dalam debat keempat dalam rangka Pilpres 2024, adalah tentang masyarakat adat. Dimana terjadi perampasan tanah adat hingga 8,5 juta hektare dari 2014.

Baca Juga :

Cek Fakta: Mahfud Sebut Luas Deforestasi 12,5 Hektar, Lebih Luas dari Korsel & 23 Kali Pulau Madura

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menjelaskan mengenai persoalan ini. Dia berkaca dari pengalamannya sebagai Menkopolhukam RI. Dari rekapitulasi di kementerian yang dipimpinnya sekarang, 2.587 pengaduan dari 10 ribu yang masuk itu mengenai tanah adat.

“Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturan sudah ada, tidak semudah itu. Justru ini apartanya yang tidak mau melakukan aturan akalnya banyak sekali,” kata Mahfud dalam sesi debat, Minggu 21 Januari 2024.

Baca Juga :

Erick Thohir, Kaesang dan Khofifah Dukung Gibran di Debat Keempat Pilpres 2024

Begitu juga ketika pihaknya mengirimkan tim. Padahal, sudah ada putusan MA tetapi tidak bisa berjalan hingga lebih dari setahun. Masalah pencabutan IUP juga menurutnya tidak mudah.

“Kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum,” kata Mahfud.

Baca Juga :

Gibran Ingin Genjot Hilirisasi Industri tapi Akui Masalah Lingkungan Jadi Tantangan

Dia juga menceritakan saat menjadi Ketua MK, ada sekitar 14 pasal dalam UU yang dibatalkan. Karena menurutnya, bisa merugikan tanah adat.

Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Banyak Tambang Ilegal Dibeking Aparat

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang mendapat beking aparat dan pejabat.

img_title

VIVA.co.id

21 Januari 2024



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *